Pelaporan Kinerja

31 Jan 2021 1 Views

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal yang handal dan berdaya saing sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan transportasi di wilaya

29 Jan 2021 255 Views

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Reviu Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Reviu Renc

29 Jan 2021 262 Views

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansi kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

29 Jan 2021 673 Views

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2020.

25 Jan 2021 5 Views

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020 Balai Pengujian Perkeretaapian dapat diselesaikan dengan baik. Laporan L

25 Jan 2021 2293 Views

Laporan LKIP 2020 ini merupakan pelaksanaan Rencana Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang di monitor dan di evaluasi selama kurun waktu berjalan yang ditetapkan dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

24 Jan 2021 809 Views

Perjanjian Kinerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api tahun anggaran 2021 merupakan perubahan capaian sasaran dari program kinerja tahun 2021 yang sesuai dengan penjabaran dari perencanaan strategik tahun 2020-2024

24 Jan 2021 1268 Views

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021 merupakan pemenuhan terhadap amanat Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.