RAPAT KOORDINASI TEKNIS BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2024

Jakarta, 20-21 Agustus 2024 – Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Perkeretaapian Tahun 2024 dengan tema “Koordinasi dan Sinergi Pemerintah dan Operator Bidang Perkeretaapian menuju Pelayanan yang Berkualitas”, yang turut dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan, para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi (atau yang mewakili), perwakilan Badan Usaha Operator Mitra Kementerian Perhubungan, para Narasumber dan para Pejabat di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan perkeretaapian dengan berkolaborasi dan berdiskusi seputar isu strategis di bidang perkeretaapian bersama dengan semua stakeholder.

Kegiatan hari pertama, yang dibuka oleh Menteri Perhubungan, dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 di Ruang Mataram, Kementerian Perhubungan dengan menghadirkan diskusi panel mengenai 4 topik pembahasan dari 4 narasumber yang dihadiri oleh 236 peserta, dengan topik pembahasan pada hari pertama adalah sebagai berikut:

1.     Pembahasan Rencana Pengembangan Transportasi Perkeretaapian Menuju Indonesia Emas 2045 dengan hasil rekomendasi yaitu diperlukan strategi dan intervensi sebagai solusi dalam menangani permasalahan, seperti pembangunan KA perkotaan (termasuk perencanaan, pembangunan dan skema pembiayaan kreatif), peningkatan kapasitas infrastruktur terbangun kereta api (seperti melalui elektrifikasi jalur kereta api dan persinyalan kereta api, penanganan perlintasan sebidang maupun pengadaaan sarana kereta api), pengembangan kereta api terintegrasi kawasan pemukiman, pengembangan kereta api barang, pembangunan dan pengelolaan perlintasan sebidang, serta pembenahan tata kelola kelembagaan kereta api.

2.     Pembahasan Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Perkeretaapian dengan hasil rekomendasi yaitu pada penyelenggaraan urusan perkeretaapian dan perlintasan kereta api, diperlukan sinergi, sinkronisasi, koordinasi dan kolaborasi antar K/L dan pemerintah daerah serta OPD terkait serta perlunya memperhatikan penyelenggaraan urusan perhubungan di daerah yang masih banyak terdapat isu/tantangan seperti keterbatasan anggaran dan SDM, implementasi mandat NSPK, isu kecelakaan LLAJ, serta penyelenggaraan angkutan perkotaan. Pada penyelenggaraan perkeretaapian, pemerintah daerah agar diberikan peran dalam penyelenggaraan pelayanan perkeretaapian di wilayahnya.

3.     Pengembangan Creative/Alternative Financing sebagai Pendukung APBN dalam Menunjang Pengembangan Perkeretaapian dimana Creative Financing membutuhkan perencanaan yang komprehensif dan selalu melakukan analisa risiko pada setiap alternatif serta merencanakan mitigasinya. Keberhasilan pembiayaan kreatif tergantung pada kerangka regulasi, peran pemilik proyek, business case, proses lelang dan alokasi risiko. Untuk mendukung creative financing, seluruh stakeholder seperti pemerintah daerah, Badan Usaha Pelaksana (BUP), pengguna layanan, masyarakat, dan stakeholder lainnya harus selalu kolaboratif dan komunikatif. Tantangan creative financing ke depan adalah dinamika perubahan yang semakin lebih cepat, anggaran yang semakin terbatas, tuntunan untuk semakin kreatif, dan penerapan pemisahan sarana dan prasarana serta melakukan penerapan multioperator untuk dapat memunculkan persaingan secara sehat.

Kegiatan hari kedua menghadirkan sesi diskusi dan coaching clinic terkait 6 topik pembahasan dari 11 narasumber yang dihadiri oleh yang dihadiri oleh 180 peserta, dengan hasil pembahasan meliputi:

1.     Keberlanjutan Integrasi dan Konektivitas Penyelenggaraan Kereta Api;

2.     Pengelolaan Subsidi Tepat Sasaran;

3.     Tantangan dan Mitigasi dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Fasilitas Operasi Baru di Masa Mendatang;

4.     Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Perkeretaapian;

5.     Coaching Clinic: Creative Financing;

6.     Coaching Clinic: Penilaian Kegagalan Bangunan.

Rakornis ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan kereta api di Indonesia, termasuk penguatan tata kelola subsidi, penerapan standar keselamatan, serta penetapan roadmap pengembangan teknologi.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil Rakornis antara lain terkait penyusunan kebijakan pendukung creative financing, pembentukan badan pembebasan lahan di daerah, pengembangan integrasi moda transportasi melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta dan penyusunan regulasi teknologi perkeretaapian yang adaptif terhadap perkembangan global. Rakornis ini menjadi momentum penting dalam pengembangan sektor perkeretaapian sebagai tulang punggung transportasi nasional yang berkelanjutan.

Ikuti terus website djka.kemenhub.go.id untuk update berita seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kamu tidak ketinggalan berita!

Follow akun sosial media kami.

Instagram: ditjenperkeretaapian

Twitter: @perkeretaapian

Youtube: Ditjen Perkeretaapian.