Kemenpan RB Dorong Instansi Raih Predikat WBK dan WBBM, LRT Sumsel Sambut Positif dan Berupaya Meraihnya

Pemerintah terus mendorong terciptanya tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu upaya konkretnya adalah melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digalakkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

WBK dan WBBM: Standar Baru Birokrasi Bersih

WBK dan WBBM merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sejumlah kriteria ketat dalam hal tata kelola, pencegahan korupsi, dan kualitas pelayanan.

1. WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi):

Diberikan kepada instansi yang telah membuktikan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui sistem pengawasan yang kuat, transparansi anggaran, serta budaya kerja yang berintegritas.

2. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani):

Merupakan level lebih tinggi dari WBK, di mana instansi tidak hanya bebas korupsi tetapi juga memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan memuaskan masyarakat.

Kemenpan RB aktif mendorong seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk berkomitmen meraih predikat ini sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.

LRT Sumsel Sambut Positif dan Berupaya Meraih WBK/WBBM

Sebagai salah satu proyek strategis di Sumatera Selatan, LRT Sumsel (Light Rail Transit Sumatera Selatan) menyambut baik dorongan Kemenpan RB ini. Manajemen LRT Sumsel menyatakan kesiapan mereka untuk memenuhi standar WBK dan WBBM guna mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

Beberapa langkah yang akan diupayakan LRT Sumsel antara lain:

·         Penguatan Sistem Pengawasan Internal

·         Memperkuat audit internal dan eksternal untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran.

·         Menerapkan sistem pelaporan dugaan penyimpangan (whistleblowing system) yang aman dan terpercaya.

·         Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

·         Memastikan proses pelayanan kepada pengguna LRT berjalan cepat, mudah, dan ramah.

·         Menerapkan sistem digitalisasi tiket dan pengaduan untuk meningkatkan akuntabilitas.

·         Pembangunan Budaya Anti-Korupsi

·         Melakukan pelatihan dan sosialisasi integritas bagi seluruh pegawai.

·         Menegakkan sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik dan tindakan koruptif.

Dampak Positif bagi Masyarakat

Jika LRT Sumsel berhasil meraih predikat WBK atau WBBM, hal ini akan memberikan kepercayaan lebih besar dari masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Selain itu, efisiensi birokrasi dapat mendorong perbaikan kualitas operasional LRT, termasuk dalam hal ketepatan jadwal, kebersihan, dan keamanan.

Tantangan dan Harapan

Meski antusias, LRT Sumsel menyadari bahwa meraih predikat WBK/WBBM bukanlah hal mudah. Diperlukan konsistensi dalam penerapan tata kelola yang baik serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kemenpan RB diharapkan dapat memberikan pendampingan teknis dan evaluasi berkala agar instansi seperti LRT Sumsel dapat terus berkembang menuju birokrasi yang lebih bersih dan melayani.

Kesimpulan

Inisiatif Kemenpan RB dalam mendorong instansi meraih WBK/WBBM merupakan langkah strategis untuk mempercepat reformasi birokrasi. Dukungan dari LRT Sumsel menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik. Jika berhasil, hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra LRT Sumsel, tetapi juga menjadi contoh bagi instansi lainnya di Indonesia untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan bebas korupsi.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan unit pelaksana seperti LRT Sumsel, harapan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani semakin nyata.