Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan memegang peran yang sangat strategis. Informasi yang terkelola dengan baik merupakan aset vital yang mendukung proses pengambilan kebijakan, pelayanan publik, serta pertanggungjawaban kinerja instansi.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan tuntutan akan keterbukaan informasi publik, diperlukan sebuah pedoman yang baku dan menyeluruh bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan. Pedoman ini dimaksudkan untuk menstandarisikan langkah-langkah kerja, mulai dari penerimaan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena itu, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Keputusan ini menjadi dasar hukum dan panduan operasional yang wajib dipedomani oleh seluruh PPID dan pihak terkait dalam menjalankan tugasnya. Dengan diterapkannya SOP ini, diharapkan dapat tercipta keseragaman, kecepatan, keakuratan, dan keandalan dalam pelayanan informasi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Perhubungan.

Selengkapnya tentang peraturan, baca di sini : https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/20240927161517.KM_117_Tahun_2022_ttg_SOP_PPID_Kemenhub.pdf