Perkuat Layanan Informasi Publik, Tim Kehumasan BPKARSS Ikuti Forum Sharing Ditjen Perkeretaapian
06-02-2026 / 15 ViewsBogor, 6 Februari 2026 – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi serta memperkuat citra positif institusi di mata masyarakat, Tim Kehumasan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) ikut berpartisipasi dalam kegiatan Sharing Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Acara bergengsi ini berlangsung selama tiga hari, dari Rabu hingga Jumat (4–6 Februari 2026), bertempat di Hotel Luminor, Kota Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan yang dihadiri para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta praktisi humas dari seluruh unit pelaksana teknis di lingkungan DJKA ini bertujuan menyelaraskan visi dan misi dalam pengelolaan informasi publik di era digital. Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi kinerja, menyusun inovasi, dan memastikan seluruh kebijakan komunikasi publik berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu agenda utama forum adalah pembahasan komprehensif mengenai pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk 2026. Para peserta, termasuk perwakilan dari Sumatera Selatan, secara aktif mendiskusikan urgensi SOP sebagai pedoman wajib yang menjamin konsistensi proses kerja dan kepatuhan terhadap regulasi. Mengantisipasi dinamika regulasi dan kemajuan teknologi, forum sepakat melakukan pembaruan menyeluruh terhadap SOP agar selaras dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan Menteri Perhubungan terkini.
Pembaruan SOP mencakup tiga aspek utama:
-
Penyesuaian alur proses permohonan informasi, mulai dari pengajuan, pemeriksaan dokumen, hingga pengambilan keputusan atas permohonan informasi.
-
Penguatan prosedur keamanan informasi, untuk melindungi data sensitif dan rahasia dari potensi kebocoran.
-
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan bagi seluruh PPID agar dapat memahami dan mengimplementasikan SOP baru secara konsisten di masing-masing wilayah kerja.
Selain itu, forum juga melakukan evaluasi berkala atas implementasi SOP yang sudah berjalan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa standardisasi prosedur telah berkontribusi positif terhadap efisiensi dan ketepatan layanan informasi. Namun, diskusi mendalam mengungkapkan bahwa masih ada aspek yang perlu penyempurnaan berkelanjutan, terutama terkait kepatuhan staf terhadap prosedur dan penguatan infrastruktur pendukung, termasuk sistem teknologi informasi.
Puncak diskusi menitikberatkan pada strategi membangun citra instansi melalui diseminasi informasi yang efektif. Farchan Noor Rachman dari Bidang Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu menekankan bahwa masyarakat saat ini bersifat kritis dan digital-first, sehingga menuntut perubahan paradigma komunikasi. Informasi publik tidak bisa lagi disampaikan secara satu arah; citra instansi terbentuk dari persepsi, pengalaman, dan konsistensi komunikasi dengan publik.
Forum menekankan bahwa diseminasi informasi harus dirancang sebagai proses terencana, berorientasi pada kepentingan publik, dan memastikan informasi dipahami, bukan sekadar disampaikan. Kerangka kerja komunikasi baru berfokus pada pain point masyarakat, menghadirkan solusi, dan menyebarkan informasi melalui semua kanal komunikasi yang tersedia.
Prinsip diseminasi juga menekankan reputasi dan kredibilitas institusi. Informasi harus akurat, berbasis data, transparan, relevan, dan disampaikan dengan bahasa sederhana. Elemen good branding seperti konsistensi pesan, kejelasan informasi, respons cepat terhadap isu, serta sikap terbuka dan humanis menjadi prinsip yang wajib dipegang oleh setiap insan humas.
Dalam penyajian informasi, peserta didorong menampilkan hasil kerja nyata, bukan sekadar laporan kegiatan. Setiap unggahan atau rilis harus memberikan konteks dan interpretasi sehingga publik memahami manfaat pembangunan perkeretaapian. Konsistensi narasi dan visual, serta responsif terhadap pertanyaan publik, menjadi kunci utama.
Menanggapi hasil forum, Tim Kehumasan BPKARSS Sumatera Selatan menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan seluruh ilmu dan kesepakatan yang dihasilkan. Mereka akan segera menyinkronkan SOP di tingkat balai serta menyusun strategi diseminasi yang lebih solutif dan humanis, khususnya dalam melayani kebutuhan informasi masyarakat pengguna LRT Sumatera Selatan.
Secara umum, Forum PPID dan Kehumasan DJKA 2026 berjalan sukses, namun masih menyisakan pekerjaan rumah untuk meningkatkan kecepatan layanan, perluasan diseminasi informasi, dan kualitas interaksi dengan publik. Langkah-langkah strategis yang dirumuskan diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan informatif demi kemajuan perkeretaapian Indonesia.

6 Comment
Jhone Michale
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
jhon doe
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiustempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veninostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
Jenifer Hearly
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.