PPID Utama Kemenhub Gelar Diskusi Pengelolaan Informasi Publik dengan Seluruh UPT

27-08-2026 / 9 Views

Jakarta, 27 Agustus 2026 – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) menggelar diskusi strategis dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan pemahaman seluruh jajaran dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan kementerian.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Farida Makhmudah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan berbagai materi penting terkait pengelolaan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paparan mencakup tata kelola informasi publik, mekanisme penyusunan daftar informasi publik, serta daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan regulasi yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Regulasi Terbaru Pengelolaan Informasi Publik

Dalam diskusi tersebut, Farida menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi terbaru yang menjadi dasar penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kementerian Perhubungan. Beberapa regulasi kunci yang menjadi rujukan antara lain: Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 9 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2026 serta Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP-SKJ 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 591 Tahun 2023 tentang Informasi yang dikecualikan.

Selain itu, telah ditetapkan pula Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-SKJ 10 Tahun 2026 tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Perhubungan Tahun 2026 yang mengukuhkan struktur organisasi pengelola informasi di tingkat pusat. Regulasi ini menjadi payung hukum bagi seluruh UPT dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi publik di daerah masing-masing.

Persiapan Menuju Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2026

Farida juga menyampaikan mengenai rangkaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Ajang ini merupakan penghargaan bergengsi bagi badan publik yang konsisten menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan predikat tertinggi yaitu "Informatif".

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mendorong kepatuhan badan publik dalam menjalankan prinsip transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan informasi, termasuk ketersediaan informasi, aksesibilitas, kecepatan respons, serta inovasi dalam pelayanan informasi publik.

Farida mengajak seluruh UPT untuk mempersiapkan diri secara matang menghadapi penilaian yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi. Ia menekankan bahwa predikat informatif bukanlah tujuan akhir, melainkan pemacu semangat untuk terus berinovasi dan menjaga kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.

6 Comment

Jhone Michale

Nov 09 2021

reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

jhon doe

Nov 09 2021

reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiustempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veninostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Jenifer Hearly

Nov 09 2021

reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.