Mengenal PPID BPKARSS
29-09-2026 / 7 ViewsProfil PPID
Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah lebih maju, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.
Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.
Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pedoman pelaksanaan layanan informasi publik yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Berdasarkan peraturan tersebut, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) selaku UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, berkewajiban memberikan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPKARSS mengikuti setiap ketentuan tentang pemberian informasi, penolakan, dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan transparan.
VISI DAN MISI PPID
Visi
“Terwujudnya layanan informasi publik DJKA yang Terbuka, Responsif, dan Berkualitas dalam mendukung penyelenggaraan perkeretaapian yang transparan dan akuntabel.”
1. Layanan Informasi Publik
Menyelenggarakan pelayanan informasi publik di lingkungan DJKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Terbuka
Menyediakan akses informasi publik DJKA secara mudah, jelas, dan dapat dijangkau oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Responsif
Memberikan pelayanan informasi DJKA secara cepat, tepat, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Berkualitas
Mengembangkan pengelolaan, penyediaan, dan pendokumentasian informasi publik DJKA secara profesional, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.
Misi
1. Menjamin keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik DJKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan informasi publik DJKA yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pengelola layanan informasi publik DJKA;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan layanan informasi publik DJKA;
5. Memperkuat pengelolaan dan dokumentasi informasi publik DJKA secara terintegrasi, efektif, dan akuntabel.

6 Comment
Jhone Michale
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
jhon doe
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiustempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veninostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip
Jenifer Hearly
Nov 09 2021
replyLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.