Kabiro LPPBMN : Kelola BMN Sesuai Good Governance

Depok – Kepala Biro LPP BMN (Layanan Pengadaan & Pengelolaan Barang Milik Negara) Kementerian Perhubungan Gigih Retnowati, meninjau aset Depo KRL Depok yang merupakan salah satu BMN yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Senin (10/3/2025). Depo KRL Depok merupakan aset yang berada di bawah pengelolaan Balai Perawatan Perkeretaapian. Pada kesempatan itu Gigih mendengar tentang perkembangan pengelolaan aset Depo KRL Depok dari Kelapa Balai Perawatan Perkeretaapian.

Pada paparannya di hadapan Kabiro LPPBMN, Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi memberikan gambaran letak strategis Depo KRL Depok pada layanan transportasi kereta urban masyarakat Jabodetabek.

Depo memiliki peran vital untuk menopang keselamatan operasional KRL di wilayah Jabodetabek. Sejak tahun 2006 Depo dioperasikan, dengan fasilitas BMN berupa tanah dan bangunan, serta peralatan dan mesin yang melekat di dalamnya, ada beberapa satuan BMN yang perlu peremajaan karena pemakaian wajar, yang digunakan untuk merawat sarana KRL.

Selain itu atas BMN berupa tanah dan bangunan, selama ini telah memberikan tidak hanya manfaat pada perawatan KRL, melainkan juga memberikan kemanfaatan pada masyarakat sekitar Depo, salah satunya adalah akses antar wilayah administrasi di wilayah Cipayung yang dibelah oleh area Depo KRL Depok.

Pada sesi diskusi, Gigih, melihat pengelolaan BMN Depo KRL Depok yang dilakukan Balai Perawatan Perkeretaapian terbukti telah memberikan kontribusi positif, baik untuk menopang layanan keselamatan moda KRL, maupun terkait pemasukan PNBP.

Menurutnya pengelolaan aset yang baik ini, masih bisa ditingkatkan untuk memberikan ruang manfaat yang lebih optimal. “Saya melihat PBNP dari Depo KRL Depok ini luar biasa, dari titik ini ada hal yang harus dilakukan Tim Balai Perawatan (Perkeretaapian) agar menjadi penguatan untuk modal pengembangan Depo kedepannya”, terang Gigih.

Penguatan aset Depo KRL Depok dalam berbagai bentuknya sebagaimana disebut diatas, dalam pandangan Tim LPP BMN harus melibatkan lintas lembaga, sesuai kebutuhan penguatan per satuan BMN yang dibutuhkan dalam konteks situasi faktual yang terjadi, khususnya terkait respon Balai atas perkembangan teknologi perkeretapaian, peningkatan animo pengguna KRL maupun perkembangan wilayah tempat Depo berada.

Beberapa rekomendasi LPP BMN pada agenda kunjungan, menjadi referensi dan pijakan tim Balai Perawatan Perkeretaapian untuk melakukan penguatan aset BMN Depo KRL Depok. (yogo)