Bimbingan Teknis/Sharing Session Pengawasan Prasarana KA: Upaya Konkret Atasi Risiko Banjir di Lintas Semarang–Gambringan

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dalam pengawasan teknis prasarana perkeretaapian, Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Sharing Session Pengawasan Pemeriksaan Prasarana Jalur dan Bangunan Kereta Api.

Kegiatan yang dipimpin oleh Plt. Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan KA Wilayah I, Bapak Arief Sudyatmoko, S.T., M.Si., dan dimoderatori oleh Ibu Indah Widya Astuti, S.T., M.T., ini mengangkat studi kasus perencanaan penanganan banjir di jembatan BH 46 (Demak) dan BH 59 (Grobogan) pada Lintas Semarang–Gambringan, salah satu jalur penting di wilayah Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan daerah dataran rendah dengan tingkat kerentanan banjir cukup tinggi, sehingga memerlukan langkah antisipatif untuk menjaga keandalan dan keselamatan operasi kereta api.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh Balai Teknis, Balai Perawatan, dan Balai Pengelola di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) ini, dibahas berbagai aspek teknis pengawasan, mulai dari metode pemeriksaan, analisis kondisi lapangan, hingga rekomendasi teknis penanganan. Peninggian jembatan sekitar ±2 meter menjadi salah satu opsi utama yang tengah dikaji guna memastikan jalur tetap berfungsi optimal meskipun terjadi banjir tahunan.

Selain itu, peserta juga mempelajari penerapan metode pelaksanaan konstruksi, seperti penggunaan jembatan sementara atau metode geser (sliding), yang bertujuan meminimalkan gangguan terhadap operasional kereta api. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi, keselamatan, serta keberlanjutan dalam pembangunan prasarana perkeretaapian.

Melalui kegiatan ini, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menegaskan komitmennya dalam menghadirkan infrastruktur perkeretaapian yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antarunit kerja di lingkungan DJKA. Bimtek ini menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman, memperkuat kompetensi teknis, dan mendorong penerapan pengawasan yang lebih efektif di lapangan.