Sinergi Kemenhub dan Pemprov Jatim Perkuat Pengamanan di Perlintasan Tanpa Palang Pintu dan Tidak Terjaga Selama Angkutan Lebaran 2026

Surabaya – Jelang penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026, perlintasan sebidang (JPL) kereta api tanpa palang pintu dan tidak terjaga kembali menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah, khususnya di Jawa Timur (Jatim). Merespons hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim siap bersinergi memperkuat koordinasi demi penyelenggaraan Angkutan Lebaran yang aman, lancar, dan selamat.

“Perlintasan sebidang di Jawa Timur, ada di antaranya yang memang tidak ada tim di daerah yang melakukan pengamanan. Namun sekarang sebagian besar sudah kami delegasikan kepada pemerintah daerah setempat untuk menerjunkan petugas,” ungkap Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026 di Wilayah Provinsi Jatim yang digelar di Gedung Negara Grahadi pada Jumat (20/2/2026).

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut, masalah ini juga menjadi perhatian pihaknya. Terlebih sepanjang 2025–2026, telah terdapat 49 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang Jawa Timur.

Kemenhub mencatat saat ini terdapat 1.001 JPL yang tersebar di Jawa Timur dengan rincian, 706 JPL telah dijaga dan 295 JPL lainnya tidak terjaga. Sehingga untuk memastikan keselamatan pengguna jalan dan kelancaran perjalanan kereta api selama Angkutan Lebaran, Dudy menegaskan pihaknya siap menerjunkan petugas ekstra yang tersebar di wilayah Daop 7 Madiun, Daop 8 Surabaya, dan Daop 9 Jember.

“Kami Kemenhub akan menambah 304 penjaga jalan lintasan (PJL) yang akan menjaga JPL-JPL yang khususnya selama ini tidak terjaga,” ungkapnya.

Sementara berdasarkan data Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, terdapat 295 JPL tanpa palang pintu dan tidak terjaga di Jawa Timur. Kepala BTP Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memantau titik-titik tersebut. Termasuk berkoordinasi dengan kepolisian di wilayah Jatim untuk langkah pengamanan, khususnya di JPL yang rawan terjadi kecelakaan.

“Sama seperti persiapan Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, langkah-langkah antisipasi dan koordinasi bersama stakeholder terkait terus kami perkuat menjelang Angkutan Lebaran 2026,” kata Denny ditemui secara terpisah.

Sejalan dengan hal tersebut, BTP Kelas I Surabaya juga telah menyelesaikan Rampcheck Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Sarana, serta Inspeksi Keselamatan pada 20 Februari 2026 demi memastikan kesiapan dan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian di Jawa Timur. Selanjutnya, BTP Kelas I Surabaya juga akan menyelenggarakan Posko Angkutan Lebaran selama 18 hari, mulai tanggal 13–30 Maret 2026 untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026. (NSA)