Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tetapkan Renstra 2025–2029 untuk Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Jakarta – Direktorat Prasarana Perkeretaapian resmi menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 melalui Surat Keputusan Direktur Prasarana Perkeretaapian Nomor SK.74.1/K3/DJKA/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Tahun 2025–2029. Penetapan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dokumen ini disusun untuk memastikan arah pembangunan yang terencana, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional.

Renstra 2025–2029 memuat berbagai komponen strategis, meliputi tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta program prioritas di bidang prasarana perkeretaapian. Perencanaan tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan kualitas layanan transportasi kereta api, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan ditetapkannya Renstra ini, Direktorat Prasarana Perkeretaapian memiliki pedoman yang jelas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan hingga tahun 2029. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, sekaligus menjaga keselarasan dengan agenda pembangunan nasional.

Direktorat Prasarana Perkeretaapian juga menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Melalui penguatan infrastruktur perkeretaapian yang modern, aman, dan ramah lingkungan, sektor transportasi diharapkan mampu menjadi penggerak utama transformasi ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (DPP)