Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Tinjau Perlintasan Sebidang Dorong Keselamatan Perkeretaapian

Bogor, 12 Juni 2026 – Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka meninjau kondisi perlintasan sebidang di kawasan Stasiun Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi eksisting perlintasan sebidang sekaligus membahas langkah strategis percepatan peningkatan keselamatan perkeretaapian bersama seluruh pemangku kepentingan.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Triyono Junoasmono, Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jumardi, Direktur Keamanan dan Keselamatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dadan Rudiansyah, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Ferdian Suryo Adhi Pramono, serta Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) Januri.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung ke kawasan perlintasan sebidang dan Stasiun Bogor. Dalam peninjauan tersebut, rombongan meninjau kondisi operasional perlintasan yang menjadi titik temu antara perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan raya dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap kondisi eksisting serta mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Bina Marga, Pemerintah Kota Bogor, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) guna membahas langkah-langkah percepatan penanganan perlintasan sebidang. Pembahasan tersebut selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur keselamatan perkeretaapian, khususnya pada titik-titik perlintasan sebidang dengan tingkat risiko tinggi.

Dalam paparannya, Direktur Jenderal Perkeretaapian menyampaikan bahwa saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia yang terdiri atas 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 perlintasan tidak terdaftar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.810 perlintasan belum dijaga, yang meliputi 907 perlintasan terdaftar namun belum dijaga serta 903 perlintasan tidak terdaftar. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah mengingat sebagian besar kecelakaan perkeretaapian masih terjadi pada perlintasan yang belum memiliki penjagaan.

Berdasarkan data kecelakaan pada periode tahun 2023 hingga 1 Mei 2026, tercatat sebanyak 1.058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan total 955 korban, yang terdiri atas 367 korban meninggal dunia, 242 korban luka berat, dan 346 korban luka ringan. Sekitar 80 persen kejadian kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak dijaga. Kendaraan roda dua menjadi jenis kendaraan yang paling banyak terlibat dengan persentase mencapai 55 persen, sementara sisanya melibatkan kendaraan roda empat. Selain itu, pada tahun 2025 tercatat sebanyak 39 unit palang pintu mengalami kerusakan akibat pelanggaran pengguna jalan, sedangkan hingga Mei 2026 jumlah tersebut telah mencapai 25 unit.

Sebagai upaya menekan angka kecelakaan tersebut, pemerintah telah menetapkan program penanganan terhadap 1.810 perlintasan yang belum dijaga. Sebanyak 172 perlintasan dengan lebar jalan kurang dari dua meter direncanakan untuk ditutup, sementara 1.638 perlintasan lainnya akan ditingkatkan aspek keselamatannya melalui penyediaan fasilitas keselamatan serta pengaturan penjagaan berdasarkan tingkat risiko masing-masing lokasi.

Di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, terdapat 373 perlintasan sebidang dengan 357 perlintasan berada pada jalur aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 perlintasan belum dijaga, 134 perlintasan dijaga secara swadaya oleh masyarakat, serta 175 perlintasan dijaga oleh petugas PT Kereta Api Indonesia (Persero), pemerintah daerah, maupun pihak swasta.

Hasil monitoring dan evaluasi perlintasan sebidang pada April 2026 menunjukkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam pemenuhan aspek keselamatan, di antaranya 95 persen perlengkapan rambu lalu lintas yang belum lengkap serta 238 petugas penjaga perlintasan dari pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikasi kompetensi.

Tren kecelakaan di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta juga masih menjadi perhatian. Tercatat sebanyak 39 kejadian kecelakaan pada tahun 2020, 31 kejadian pada tahun 2021, 16 kejadian pada tahun 2022, 34 kejadian pada tahun 2023, 13 kejadian pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 27 kejadian pada tahun 2025. Sementara hingga 11 Juni 2026 telah terjadi 17 kejadian kecelakaan. Data tersebut menunjukkan perlunya upaya peningkatan keselamatan dan penanganan perlintasan sebidang yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan, sepanjang tahun 2024 hingga Juni 2026 telah dilakukan penutupan sebanyak 57 perlintasan sebidang di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta melalui kolaborasi antara Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah tersebut terdiri atas 8 perlintasan pada tahun 2024, 33 perlintasan pada tahun 2025, dan 16 perlintasan hingga Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi titik konflik antara perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan raya sehingga dapat menekan potensi kecelakaan.

Selain penutupan perlintasan, berbagai program peningkatan keselamatan juga telah dilaksanakan melalui pembangunan 30 pos jaga, 8 flyover, dan 2 underpass. Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga telah memasang 4 unit Concrete Level Crossing (CLC) dan 1 unit Early Warning System (EWS) di sejumlah lokasi. Pada tahun 2026, program tersebut akan dilanjutkan melalui pemasangan 8 unit CLC dan 4 unit EWS pada lokasi prioritas dengan tingkat risiko tinggi.

Pemerintah juga terus mendorong pembangunan perlintasan tidak sebidang melalui pembangunan flyover dan underpass sebagai solusi jangka panjang untuk menghilangkan titik konflik antara perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Sejumlah dokumen perencanaan telah disiapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur tersebut di berbagai lokasi strategis, antara lain pada lintas Manggarai–Bogor, Duri–Tangerang, Tanjung Barat, Citayam, Bojonggede, dan kawasan Universitas Indonesia.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT Kereta Api Indonesia (Persero), serta seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penanganan perlintasan sebidang. Dukungan terhadap penutupan perlintasan tidak resmi, penyediaan fasilitas keselamatan, peningkatan kompetensi petugas penjaga perlintasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan keselamatan menjadi langkah penting dalam menekan angka kecelakaan.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan sistem transportasi perkeretaapian yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat antarinstansi dan dukungan seluruh masyarakat, percepatan penanganan perlintasan sebidang diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna jalan maupun pengguna jasa kereta api.

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan

PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Daerah Operasi 1 Jakarta