DJKA Dorong Penerapan Konsep Green Building dan Standar GREENSHIP pada Stasiun guna Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Bekasi, 3 Juni 2026 – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) melalui Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Penerapan Konsep Green Building pada Bangunan Stasiun dan Fasilitas Publik Perkeretaapian” yang bertempat di Bekasi pada Rabu (3/6).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan perkeretaapian nasional yang modern dan ramah lingkungan.

Dalam sambutan Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian, yang disampaikan oleh Plt. Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah I, Arief Sudyatmoko mengungkapkan bahwa sektor transportasi harus merespons isu perubahan iklim dan efisiensi energi secara global. Sebagai moda transportasi massal yang rendah karbon, perkeretaapian memegang peran strategis dalam transisi menuju ekonomi hijau.

“Keberlanjutan sektor perkeretaapian tidak hanya ditentukan oleh operasional kereta api semata, melainkan juga oleh bagaimana infrastruktur pendukungnya direncanakan, dibangun, dioperasikan, dan dipelihara,” tutur Arief dalam pembukaan acara tersebut. 

Beliau menambahkan bahwa stasiun adalah wajah pelayanan transportasi, sehingga penerapan green building menjadi langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.

Perangkat Penilaian GREENSHIP Transit Station 1.0
Ariko Andikabina selaku narasumber dari Green Building Council Indonesia  memaparkan materi krusial mengenai perangkat penilaian GREENSHIP Transit Station 1.0 yaitu sebuah sistem sertifikasi dan perangkat penilaian teknis yang disusun guna mengukur standar keberlanjutan sebuah stasiun. Standar ini dirancang melalui enam kategori utama yaitu konektivitas simpul transportasi massal (TOS), efisiensi energi dan reduksi emisi (EE), konservasi air (WAC), kualitas udara dan kenyamanan lingkungan (HEC), keselamatan pengguna dalam transit (SIF), serta manajemen operasional dan inovasi (MAI).

Dalam konteks perkeretaapian, standar ini digunakan untuk memastikan stasiun kereta api dirancang dan dikelola agar mampu:
- Merespons perubahan iklim dengan menekan konsumsi energi melalui optimalisasi cahaya dan ventilasi alami.
- Meningkatkan efisiensi sumber daya melalui sistem seperti pemanenan air hujan (rainwater harvesting) dan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya.
- Mengurangi dampak lingkungan secara global dengan menghitung reduksi emisi karbon dari penggunaan transportasi umum serta penggunaan material bangunan yang tidak beracun (non-toxic material).
- Menciptakan lingkungan yang inklusif, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas universal bagi penyandang disabilitas.

Selain menitikberatkan pada pentingnya transformasi pembangunan infrastruktur agar lebih hijau dan berkelanjutan, Ariko juga mengapresiasi upaya pembangunan sektor perkeretaapian di Indonesia yang semakin inklusif. 

Praktik Terbaik dan Tantangan
Salah satu praktik terbaik prinsip green building sektor perkeretaapian di Indonesia disampaikan oleh Ririh Pratista dari PT Jakpro. Dalam paparannya ia menjelaskan bahwa pada LRT Jakarta Fase 1A, stasiun telah dirancang semi-terbuka untuk memaksimalkan cahaya dan udara alami, serta dilengkapi ubin pemandu (guiding tactile) dan ruang laktasi. Sedangkan untuk pengembangan Fase 1B (Velodrome - Manggarai), inovasi ditingkatkan dengan rencana pemasangan panel surya dan sistem pemanenan air hujan untuk kebutuhan operasional toilet dan penyiraman taman. 

Meskipun terdapat tantangan seperti kebutuhan koordinasi multi-stakeholder dan penyesuaian desain terhadap iklim lokal, DJKA berkomitmen menjadikan standar hijau sebagai persyaratan dasar dalam setiap pengembangan stasiun di masa depan. 

Melalui Bimtek ini, para peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman teknis yang komprehensif untuk dapat diterapkan dalam pembangunan dan pengelolaan fasilitas perkeretaapian di seluruh Indonesia. (DPP).