BTP Jakarta dan Daop 1 Jakarta Sinkronkan Program Kerja Perkeretaapian 2026–2027

Jakarta, 9 Juni 2026 – Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta bersama Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggelar Rapat Koordinasi Program Kerja Perkeretaapian Tahun 2026–2027 di Ruang Jayakarta, Kantor Daop 1 Jakarta, Selasa (9/6). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan perkeretaapian yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun ke depan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BTP Kelas I Jakarta, Ferdian Suryo Adhi, dan Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta, Januri. Hadir pula Kepala Subbagian Tata Usaha BTP Jakarta, Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kepala Seksi Sarana dan Keselamatan Kereta Api, Deputy EVP 1 dan Deputy EVP 2 Daop 1 Jakarta, Manager KNA, Manager Sinyal dan Telekomunikasi (Sintel), Manager Listrik Aliran Atas (LAA), Assistant Manager Jalan Jembatan (JJ), Assistant Manager Perencanaan Angkutan (Perka), para Koordinator Satuan Pelayanan (Koorsatpel), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta jajaran teknis dari kedua instansi.

Pelaksanaan rapat ini merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara regulator dan operator perkeretaapian dalam menghadapi berbagai tantangan pengembangan transportasi kereta api di wilayah Jakarta, Banten, dan sekitarnya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat serta berkembangnya jaringan layanan perkeretaapian perkotaan maupun antarkota, diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja agar seluruh aspek pelayanan dapat berjalan secara optimal.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis dibahas secara komprehensif, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesiapan operasional fasilitas baru, peningkatan kapasitas layanan, penguatan aspek keselamatan, hingga pengelolaan aset dan prasarana perkeretaapian.

Salah satu agenda utama yang menjadi fokus pembahasan adalah progres pembangunan Fasilitas Perkeretaapian Manggarai–Jatinegara Tahap III. Proyek ini merupakan bagian penting dari pengembangan kawasan operasional kereta api di wilayah Jakarta yang bertujuan meningkatkan kapasitas lintas, mendukung kelancaran pergerakan kereta api, serta memperkuat integrasi jaringan transportasi perkotaan. Melalui pembangunan fasilitas tersebut, diharapkan operasional perjalanan kereta api dapat semakin efisien dan mampu mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna jasa transportasi kereta api di kawasan Jabodetabek.

Selain itu, rapat juga membahas perkembangan pengoperasian tiga Gardu Traksi Jabodebek yang memiliki peran penting dalam menjaga keandalan pasokan tenaga listrik untuk operasional kereta rel listrik. Keberadaan gardu traksi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas layanan serta menjaga stabilitas operasional perjalanan kereta api listrik yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di wilayah metropolitan Jakarta.

Kesiapan pengoperasian skybridge dan lift Stasiun Tanah Abang turut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas pengguna jasa, khususnya dalam mendukung kelancaran perpindahan penumpang di salah satu stasiun dengan volume pengguna tertinggi di Indonesia. Kehadiran fasilitas tersebut juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan berbasis kebutuhan pengguna, termasuk bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya.

Pembahasan strategis lainnya adalah tindak lanjut peningkatan Stasiun Rangkasbitung yang saat ini terus berkembang sebagai salah satu simpul transportasi penting di wilayah Banten. Pengembangan stasiun tersebut diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jasa sekaligus mendukung rencana pengembangan layanan KRL yang semakin luas. Dalam kaitan tersebut, kedua instansi juga membahas kebutuhan fasilitas stabling pada lintas Tanah Abang–Rangkasbitung sebagai bagian dari persiapan peningkatan frekuensi perjalanan KRL pada masa mendatang.

Melalui penyediaan fasilitas stabling yang memadai, operasional rangkaian kereta dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendukung peningkatan kapasitas layanan sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengaturan pola operasi perjalanan kereta api.

Selain aspek pembangunan dan operasional, rapat koordinasi juga menaruh perhatian besar terhadap isu keselamatan perkeretaapian. Berbagai langkah penguatan keselamatan dibahas, mulai dari peningkatan pengawasan lalu lintas dan angkutan kereta api, penanganan perlintasan sebidang, hingga pengendalian aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan kereta api.

Penanganan bangunan liar di sekitar jalur kereta api menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian khusus mengingat keberadaannya dapat memengaruhi ruang manfaat jalur kereta api dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api tetap terjaga.

Dalam forum tersebut juga dibahas pelaksanaan identifikasi bahaya dan penilaian risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen keselamatan perkeretaapian. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini serta menentukan langkah mitigasi yang tepat guna meminimalkan kemungkinan terjadinya gangguan operasional maupun kecelakaan perkeretaapian. Kesiapsiagaan tanggap darurat perkeretaapian turut menjadi bagian dari pembahasan sebagai upaya memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman dan prosedur yang terintegrasi dalam menghadapi kondisi darurat.

Di bidang tata kelola, BTP Kelas I Jakarta dan Daop 1 Jakarta juga melakukan pembahasan terkait pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) perkeretaapian. Koordinasi dilakukan untuk menyelesaikan berbagai isu yang masih memerlukan sinkronisasi data dan administrasi, termasuk pemanfaatan aset stasiun serta penyempurnaan pencatatan aset yang digunakan dalam mendukung operasional perkeretaapian.

Pembahasan mengenai pelaksanaan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) Tahun Anggaran 2026 juga menjadi salah satu agenda penting. Program IMO memiliki peran strategis dalam menjamin kegiatan pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembalian fungsi prasarana perkeretaapian dapat terlaksana secara optimal. Melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang baik, keandalan infrastruktur perkeretaapian dapat terus terjaga sehingga mampu mendukung keselamatan dan kelancaran operasional kereta api.

Melalui Rapat Koordinasi Program Kerja Perkeretaapian Tahun 2026–2027 ini, BTP Kelas I Jakarta dan Daop 1 Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan dan pengembangan sektor perkeretaapian nasional. Kolaborasi yang erat antara regulator dan operator diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan langkah strategis yang tepat sasaran, sehingga pelayanan transportasi kereta api dapat semakin modern, aman, andal, dan berkelanjutan.

Koordinasi yang berkesinambungan juga menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perkeretaapian yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah di kawasan Jakarta, Banten, dan sekitarnya.

Humas BTP Jakarta