Sarasehan MTI Jadi Wadah Penyampaian Aspirasi Pengguna Commuterline untuk Peningkatan Keselamatan dan Pelayanan

Jakarta, 25 Juni 2026 – Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat, Transportasi Indonesia (MTI) bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan serta PT KAI (Persero) dan PT KCI, menggelar Sarasehan bertajuk "Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kepercayaan Pelanggan Commuterline" di Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara pengguna Commuterline dari berbagai lintas dengan regulator dan operator guna menyampaikan aspirasi, masukan, serta harapan terhadap peningkatan layanan transportasi perkeretaapian.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, Direktur Opersional PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Perwakilan PT Kereta Api Indonesia (Persero), komunitas pengguna kereta api, akademisi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) serta Ketua Umum MTI. Adapun peserta yang hadir terdiri atas perwakilan pengguna layanan Commuter lintas Rangkasbitung, Cikarang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, Nambo, hingga Jogja-Solo.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia, Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU., menyampaikan bahwa Sarasehan ini menjadi momentum bagi regulator dan operator untuk mendengarkan langsung kebutuhan, keluhan, serta harapan para pengguna. Kolaborasi antara pengguna, operator, dan regulator diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan Commuterline secara berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar, S.T., M.Sc., yang hadir sebagai keynote speaker mewakili Direktur Jenderal Perkeretaapian, menyampaikan bahwa layanan KRL Jabodetabek saat ini telah melayani rata-rata lebih dari satu juta penumpang pada hari kerja dan sekitar 750 ribu penumpang pada akhir pekan. 

Menurutnya, penyelenggaraan layanan Commuterline tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana, namun juga harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mencakup aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, keandalan, dan kesetaraan pelayanan sejak penumpang memasuki stasiun hingga tiba di tujuan.

Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan tarif sekaligus keberlanjutan operasional layanan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp2,1 triliun untuk layanan KRL Jabodetabek pada tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan enam langkah strategis untuk membangun kembali kepercayaan pelanggan, yakni memperkuat budaya keselamatan operasional, meningkatkan kualitas komunikasi kepada pelanggan, memperkuat kesiapan dan empati petugas di lapangan, meningkatkan transparansi dalam penanganan keluhan, menghadirkan fasilitas yang inklusif, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, operator, pemerintah daerah, komunitas, dan akademisi.

Selama sesi diskusi, berbagai masukan disampaikan oleh pengguna Commuterline. Isu keselamatan menjadi perhatian utama, khususnya pasca insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur yang masih menimbulkan trauma bagi sebagian pengguna. Selain itu, masyarakat juga menyoroti pentingnya percepatan penanganan perlintasan sebidang melalui pembangunan flyover maupun underpass yang memerlukan dukungan pemerintah daerah.

Permasalahan kapasitas dan frekuensi perjalanan juga menjadi pembahasan utama. Pengguna dari lintas Nambo, Cikarang, Serpong, Rangkasbitung, hingga Jogja–Solo mengusulkan penambahan frekuensi perjalanan, pengurangan headway, serta percepatan pengoperasian rangkaian 12 kereta (SF12) untuk mengakomodasi tingginya jumlah penumpang, terutama pada jam sibuk.

Di sisi lain, pengguna juga menyampaikan berbagai usulan peningkatan fasilitas stasiun, seperti penambahan lift dan eskalator, perpanjangan peron agar dapat melayani rangkaian 12 kereta, peningkatan kualitas kanopi, perbaikan akses pejalan kaki, pembenahan toilet dan fasilitas mushola, penyesuaian tinggi peron, hingga peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Masukan lainnya berkaitan dengan evaluasi tarif layanan Commuterline Jogja–Solo agar lebih proporsional bagi perjalanan jarak pendek, penataan tarif parkir stasiun, peningkatan edukasi mengenai keselamatan, pencegahan vandalisme, penggunaan kursi prioritas, hingga penyempurnaan prosedur penanganan barang hilang (lost and found).

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, regulator dan operator menyampaikan sejumlah komitmen tindak lanjut. Direktorat Jenderal Perkeretaapian bersama PT KCI akan melakukan evaluasi terhadap headway lintas Cikarang dan Nambo serta mengkaji penambahan frekuensi perjalanan.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan peserta, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta turut menyampaikan dan memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan yang disampaikan komunitas pengguna, khsuusnya terkait program peningkatan prasarana perkeretaapian yang menjadi kewenangan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta. Dalam penjelasannya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta berupaya untuk terus meningkatkan keselamatan dan kapasitas prasarana perkeretaapian. Langkah yang akan dilakukan meliputi percepatan penanganan perlintasan sebidang melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, peningkatan sistem persinyalan dan kapasitas gardu listrik di lintas Rangkasbitung dan Serpong, pembenahan  jalur Rangkasbitung melalui pemanjangan peron dan peningkatan pasokan listrik guna mendukung operasional rangkaian KRL 12 kereta (SF12), serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti proyek Double-Double Track (DDT) Manggarai-Jatinegara dan Bekasi-Cikarang. Selain itu, pengembangan sistem persinyalan modern beserta perangkat keselamatan kereta api juga terus dilakukan untuk mendukung peningkatan keselamatan dan keandalan operasional, disertai penguatan integrasi antarmoda dan peningkatan aksesibilitas di beberapa stasiun.

Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna melalui pengoperasian rangkaian KRL 12 kereta secara bertahap dengan didukung pengadaan sarana baru, kajian penambahan frekuensi perjalanan pada sejumlah lintas sesuai kesiapan prasarana dan dukungan subsidi pelayanan publik (PSO), peningkatan kualitas fasilitas poelayanan seperti toilet dan musola, publikasi hasil survei kepuasan pelanggan, peningkatan edukasi kepada petugas terkait pelayanan dan penggunaan kursi prioritas, serta kajian pengembangan layanan pendukung (feeder) untuk meningkatkan kemudahan mobilitas pengguna pada beberapa lintas layanan. 

Melalui sarasehan ini, seluruh masukan dari pengguna dicatat sebagai bahan evaluasi bersama. Diharapkan sinergi antara regulator, operator, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan layanan Commuterline yang semakin selamat, andal, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.

Humas BTP Jakarta