Penguatan Keselamatan Perkeretaapian Jadi Fokus Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bekasi

Jumat (22/05), Komisi V DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik terkait keselamatan perlintasan sebidang dan penanganan titik rawan kecelakaan perkeretaapian di Stasiun Bekasi Timur. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI dan dihadiri oleh Ketua KNKT, Direktur Jenderal Perkeretaapian, serta Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Direktur Operasi PT KAI (Persero), Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana PT KAI (Persero), Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Plt. EVP Balai Yasa Manggarai, Kasubdit Gakkum Polda Metro Jaya, serta Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian dan komitmen bersama dalam meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian, khususnya pada perlintasan sebidang yang masih menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan. Pemilihan Stasiun Bekasi Timur sebagai lokasi kunjungan juga menjadi bagian dari upaya evaluasi dan penguatan aspek keselamatan perkeretaapian di wilayah dengan tingkat mobilitas perjalanan kereta api dan lalu lintas kendaraan yang tinggi.

Selain melakukan peninjauan lapangan, rombongan juga menggelar rapat koordinasi untuk membahas berbagai langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan pada perlintasan sebidang. Dalam rapat tersebut dipaparkan kondisi perlintasan sebidang di wilayah Bekasi yang masih memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan. Tercatat terdapat 10 perlintasan sebidang di wilayah Bekasi, di mana 4 di antaranya merupakan perlintasan tidak resmi. Keberadaan perlintasan tidak resmi tersebut menjadi perhatian khusus karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan serta membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Berbagai langkah strategis yang dibahas dalam rapat meliputi penutupan perlintasan tidak resmi, peningkatan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang, penyediaan petugas penjaga perlintasan, serta pembangunan flyover dan underpass pada lokasi-lokasi prioritas. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Keselamatan pada perlintasan sebidang memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator perkeretaapian, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem transportasi perkeretaapian yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian melalui pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta percepatan penanganan titik-titik rawan kecelakaan di wilayah kerjanya. Upaya tersebut sejalan dengan program Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan pada perlintasan sebidang.

Melalui kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan koordinasi dan sinergi antarinstansi semakin kuat sehingga upaya peningkatan keselamatan perlintasan sebidang dapat berjalan lebih efektif. Dengan kerja sama yang berkesinambungan, angka kecelakaan di perlintasan sebidang dapat ditekan serta keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan dapat terus ditingkatkan.

Humas Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta