Jalur Kereta Api Sidoarjo-Porong Rawan Ambles, DJKA dan Pemprov Jatim Cari Solusi Bersama

Sidoarjo - Merembesnya lumpur yang keluar tanggul di titik 10D, Desa Siring, Sidoarjo menjadi perhatian pemerintah. Selain masalah keselamatan warga, kondisi jalur kereta api di sekitar kawasan tersebut pun tak luput menjadi kekahwatiran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya DJKA Denny Michels Adlan meninjau lokasi pada Kamis (23/7/2026).

Emil menyebut, kekhawatiran mengenai kondisi jalur kereta api di kawasan ini telah disampaikan DJKA saat pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Grahadi beberapa waktu lalu.

“Ternyata, beliau sudah berkomunikasi dengan PPLS Sidoarjo. Jawabannya, ada kajian mengenai mikrozonasi kerentanan di tahun 2021. Memang ini daerah deformasi vertikal, artinya kemungkinan terjadinya ambles itu sangat-sangat tinggi dan ini sangat berbahaya. Nah, kita sambungkan, sebenarnya ini hanya 15 kilometer dengan Stasiun Sidoarjo sebagai akhir proyek SRRL,” ungkap Emil.

Pemprov Jatim, sambung Emil, memiliki cita-cita untuk melanjutkan proyek double track dari Sidoarjo ke Malang sehingga harapannya akan ada layanan kereta baru yang bisa melayani lebih nyaman bagi yang menuju dari Malang ke Surabaya. 

“Tapi dengan urgensi ini, maka kita tadi sudah mengkaji, kita akan laporkan ke Bu Gubernur dan Pak Dirjen Perkeretaapian ya, bahwa sebaiknya ini digeser. Kepala BTP Kelas I Surabaya sudah punya gambaran, jadi nanti dari Sidoarjo belok dulu ke Tulangan, ke arah barat. Dari Tulangan ke selatan. Jadi ke selatan mungkin dari sini sekitar 3 sampai 4 kilometer. Jadi warga yang biasa pakai stasiun Tanggulangin dan Porong itu tidak merasa terlalu jauh berpindah stasiun penggantinya. Nah, kemudian nanti ketemu lagi di Gunung Gangsir. Nah dari Gunung Gangsir ke Malang,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Denny menambahkan pihaknya telah melakukan kajian dan sempat melakukan pembebasan lahan untuk melaksanakan rencana tersebut. Akan tetapi langkah itu terhenti saat pandemi COVID-19 lalu. 

“Pastinya kita harus lihat dulu apakah perkembangan dari bencana ini arahnya ke sana atau tidak. Karena kita perlu meyakini dulu kalau memang ini clear (aman), kita teruskan. Karena pada saat pandemi ini sempat berhenti. Tadinya kita sempat melakukan pembebasan lahan sudah berjalan sekitar hampir kurang lebih 5 kilometer dan kita masih butuh sekitar total itu 20 kilometer,” jelas Denny.

Terkait pembiayaan, Denny memastikan akan membahas hal tersebut dalam high level meeting di lingkungan DJKA yang akan berlangsung Senin depan.

“Nah, nanti mungkin untuk KFW minggu depan hari Senin ini kita akan ketemu di high level meeting. Mungkin ini salah satu topik yang kita bahas. Termasuk juga dengan Pak Dirjen apakah ini memakai APBN untuk kajiannya dan juga mungkin terkait dengan pembebasan lahan,” pungkasnya.

(NSA, VE)