Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang perwakilan Biro Layanan Pengadaan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Kementerian Perhubungan, perwakilan Direktorat Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta , PT LRT Jakarta, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT KSO terkait rencana pembangunan link way sebagai faslitas integrasi LRT Jakarta dengan Stasiun Manggarai

Link way merupakan jalur penghubung pejalan kaki yang dirancang untuk menghubungkan secara langsung antarmoda transportasi sehingga perpindahan penumpang antar layanan dapat dilakukan dengan lebih mudah, aman, nyaman, dan efisien. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem transportasi publik yang terintegrasi sekaligus meningkatkan konektivitas dan kemudahan mobilitas masyarakat di kawasan Stasiun Manggarai.

Pada kegiatan koordinasi tersebut juga dilaksanakan kegiatan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan untuk melihat kondisi eksisting, khususnya akses naik turun penumpang melalui tangga, lorong, serta area yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan akses vertikal berupa lift dan tangga. Peninjauan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan penambahan shaft, yaitu struktur vertikal yang berfungsi sebagai ruang penempatan lift, tangga, maupun utilitas bangunan, sebagai fasilitas pendukung aksesibilitas bagi seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam pemaparannya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menjelaskan bahwa jalur penghubung direncanakan dimulai dari kawasan Plaza Minangkabau, melintasi area Pasaraya, di atas halte Transjakarta, kemudian terhubung dengan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang akan direvitalisasi dan disesuaikan elevasinya hingga menuju lahan parkir Stasiun Manggarai sisi barat atau area layanan Kereta Api Bandara.

Pekerjaan konstruksi direncanakan dilaksanakan secara bertahap. Pada Juli hingga Agustus 2026, pekerjaan difokuskan pada Zona A di kawasan Pasaraya dan Zona B di atas halte Transjakarta. Selanjutnya, pekerjaan Zona C yang berada di area lahan Stasiun Manggarai sisi barat dijadwalkan berlangsung pada September hingga Desember 2026. Sementara itu, target kesiapan sarana dan prasarana integrasi direncanakan pada 10 Agustus 2026, sedangkan penyelesaian pembangunan stasiun ditargetkan pada Oktober 2026.

Pada rapat koordinasi, peserta membahas sejumlah aspek teknis dan administratif, antara lain potensi perubahan struktur eksisting akibat pembangunan link way, penyesuaian terhadap prasarana perkeretaapian yang telah ada, serta mekanisme penanganan apabila terdapat aset yang terdampak. Mengingat sebagian lokasi pembangunan berada pada lahan dan bangunan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN), diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai skema pemanfaatan lahan, mekanisme perizinan, kerja sama antarinstansi, serta pembagian kewenangan dalam pengelolaan aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan integrasi LRT Jakarta dengan Stasiun Manggarai. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pembangunan Double Double Track (DDT) Manggarai–Jatinegara masih berlangsung hingga akhir tahun 2027, termasuk peningkatan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya pada akses sisi barat Stasiun Manggarai. Oleh karena itu, pembangunan link way diharapkan dapat diselaraskan dengan pengembangan prasarana perkeretaapian yang sedang berlangsung sehingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan optimal tanpa mengganggu operasional perkeretaapian.

Selain pembangunan fisik, rapat juga membahas pentingnya integrasi pelayanan kepada pengguna, meliputi penyelarasan jadwal operasional LRT Jakarta, KRL Commuter Line, Kereta Api Bandara, dan kereta api jarak jauh, penyediaan wayfinding, yaitu sistem informasi yang membantu pengguna menemukan arah, jalur perpindahan, dan fasilitas di kawasan stasiun secara mudah, serta signage atau rambu petunjuk yang terpadu. Selain itu, turut dibahas desain aksesibilitas yang inklusif serta pengaturan arus penumpang sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Upaya tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Direktorat Integrasi Transportasi dan Multimoda terkait permohonan rekomendasi teknis pembangunan. Seluruh pihak juga sepakat untuk menyelesaikan aspek perizinan, pengelolaan aset, penyusunan skema kerja sama, serta pembagian kewenangan dan tanggung jawab pemeliharaan sebelum pelaksanaan konstruksi pada area BMN dimulai.

Kegiatan joint inspection dan rapat koordinasi ini menjadi wujud sinergi dan kolaborasi antarinstansi dalam mendukung percepatan pembangunan integrasi antarmoda di kawasan Stasiun Manggarai. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, diharapkan pembangunan link way dapat terlaksana sesuai rencana sehingga mampu meningkatkan konektivitas antarmoda, kemudahan akses, serta kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik.