Reaktivasi Jalur KA Aglomerasi Kalisat-Bondowoso-Panarukan: DJKA, Pemkab Bondowoso, Situbondo dan Jember Sepakat Perkuat Perencanaan

Bondowoso – Untuk kembali melakukan upaya reaktivasi jalur kereta api (KA) Kalisat - Panarukan, hari ini (21/9) diadakan koordinasi di Pendopo Kabupaten Bondowoso yang dipimpin langsung oleh Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid. Hal ini penting, mengingat jalur ini diproyeksikan untuk menjadi penguatan dalam aglomerasi Selingkar Ijen.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Denny Michels Adlan, menyatakan dukungan Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait rencana reaktivasi jalur kereta api aglomerasi Kalisat-Bondowoso-Panarukan. Namun menurutnya, pemerintah pusat dan daerah tidak bisa tergesa-gesa dalam mengeksekusi rencana tersebut dan harus mematangkan perencanaan terlebih dahulu.

“Pada intinya kami sepakat, kami memahami kebutuhan masyarakat terkait dengan keberadaan jalur kereta api ini. Namun, hal yang perlu diperhatikan, kita perlu mengkaji lagi apakah jalur reaktivasi peninggalan Belanda itu masih pas untuk dilakukan pembangunan ataupun rehabilitasi karena itu adalah jalur peninggalan Belanda yang mana mungkin dulu hanya mengangkut angkutan barang. Sementara rencana ke depannya jalur ini diharapkan bisa mengakomodasi angkutan barang dan penumpang,” kata Denny.

Sehingga menurutnya rencana ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru dan penuh pertimbangan. Pemerintah pusat dan daerah harus menetapkan dulu dokumen perencanaannya.

“Karena kondisi yang sekarang itu harus kita tengok, apakah itu masih cocok dengan kondisi yang kita butuhkan? Kalau dulu kan itu jalurnya untuk mengangkut barang, sehingga mungkin kecepatannya tidak tinggi. Jadi harus kita lihat dulu kebutuhannya. Kalau trasenya nanti sudah ditetapkan, baru nanti kita bagi tugas antara pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.

Selain itu, ada faktor keselamatan yang tidak kalah pentingnya. Mulai dari kondisi jalur rumija dan rumaja yang harus dipastikan berkeselamatan, termasuk sterilisasi jalur dan perlintasan sebidang harus dikaji lebih mendalam. Sehingga rapat hari ini merupakan langkah awal untuk membuka pembahasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut dan telah disepakati akan ada pembahasan teknis lebih lanjut untuk memetakan kebutuhan dan melengkapi dokumen perencanaannya.

“Jadi saya tidak bisa menetapkan. Kita mantapkan dulu dokumen perencanaannya, kemudian barulah kita berbicara terkait dengan skema pembiayaan dan lain sebagainya karena kan investasinya besar,” imbuh Denny.

Pentingnya keberadaan dokumen perencanaan yang matang ini juga ditegaskan oleh Koordinator Kelompok Penataan Jaringan dari Direktorat LLAKA, Retno Sari. Tanpa adanya hal tersebut, menurut Retno rencana pendanaan hingga timeline pelaksanaan tidak dapat dipastikan.

"Kereta api ini bukan barang murah, ini investasi besar yang harus kita pikirkan keberlanjutannya. Jangan cuma 5 – 10 tahun tapi ya kalau bisa sampai 50 – 100 tahun masih bermanfaat. Jadi dalam perencanaannya harus matang," ungkap Retno.

Menurutnya, masih terlalu dini untuk memastikan kapan rencana tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya dokumen perencanaan. Untuk itu ia menyampaikan perlu adanya koordinasi lanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi selanjutnya, mari kita rapatkan kembali karena tiga kabupaten berbeda dan harus ada Provinsi Jawa Timur yang jadi kepalanya karena yang kami lihat ini jaringan. Ini harus menjadi program terpusat nantinya di provinsi karena sudah melebihi satu kabupaten. Kalau sudah kita lihat dan identifikasi, kita tahu kebutuhannya apa barulah mari kita coba siapa berbuat apanya dan kapan mau dilaksanakan," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah daerah di Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Situbondo telah menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan penuh pada seluruh proses rencana reaktivasi jalur kereta api aglomerasi Kalisat-Bondowoso-Panarukan.

“Kami siap untuk memberikan dukungan, baik itu dukungan politis, teknis, maupun dukungan sosial dan lainnya. Dan sebetulnya ketiga pemerintah daerah ini sudah sama-sama bergerak,” ungkap Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid.

Dukungan juga disampaikan oleh Kadishub Kabupaten Situbondo, Nugroho. Ia menyatakan telah melakukan berbagai upaya, termasuk salah satunya sosialisasi kepada masyarakat di sekitar jalur kereta api yang ada saat ini.

“Tentunya kami sangat mendukung dan siap memberikan dukungan terhadap rencana reaktivasi kereta api ini,” ungkapnya.

Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Jember. Kadishub Kabupaten Jember, Gatot Triyono menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan terhadap rencana reaktivasi jalur kereta api yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarmoda di ketiga kabupaten.

“Intinya kami dari Pemkab Jember mendukung rekativasi ini untuk pengembangan ekonomi dan wisata yang ada di kabupaten,” pungkas Gatot.

(NSA/VE)