Penyelesaian Lahan Double Track Wonokromo–Sepanjang Temui Titik Terang

Surabaya - Penyelesaian lahan jalur ganda (double track) lintas selatan Jawa pada segmen Wonokromo – Sepanjang akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kota Surabaya melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya I setuju untuk menerbitkan surat pengantar sebagai dasar warga melakukan pengambilan uang penawaran/konsinyasi terhadap tanah aset Pemkot Surabaya di Jalan Pagesangan Asri, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

Kesepakatan itu berhasil dicapai melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Kamis (8/10). Dalam waktu dekat, proses pencairan konsinyasi dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dapat segera dilakukan.

“Masalahnya sudah clear. Sudah tidak ada masalah,” kata Eri dalam rapat yang berlangsung di ruang kerjanya.

Sebelumnya, warga terdampak proyek double track Wonokromo – Sepanjang menyampaikan keluhan karena tidak bisa melakukan proses pencairan konsinyasi di PN Surabaya. Hal itu dikarenakan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Ketua PN Surabaya Raden Heru Kuntodewo yang turut hadir dalam rapat menilai, mandeknya proses pencairan konsinyasi terkait masalah ini karena adanya perbedaan interpretasi pihaknya dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah terkait surat pengantar sebagai salah satu dokumen yang wajib disertakan saat pengambilan, sebagaimana tercantum pada Perma 2/2024.

“Jadi ada perbedaan interpretasi saja terkait frasa ‘pengantar’ tersebut. Karena kami juga memiliki SOP di mana untuk permohonan pencairan harus ada berkas konsinyasi, surat permohonan pencairan, dan surat pengantar pencairan dari BPN,” ungkap Heru.

Dengan demikian, Eri menyampaikan pihaknya akan segera memenuhi berkas yang belum dipenuhi agar masyarakat dapat segera melakukan pencairan konsinyasi.

“Alhamdulillah jadi sudah clear ya. Ketika ada Perma maka ada SOP yang menjelaskan Perma tersebut yang dikeluarkan oleh PN, di bawahnya MA sehingga kita tidak punya pandangan yang berbeda-beda. InsyaAllah untuk kepentingan masyarakat dan negara, kita kiblatnya satu agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari,” jelasnya.

Kesepakatan itu disambut baik oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Surabaya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Kepala BTP Kelas I Surabaya Denny Michels Adlan menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kota Surabaya yang telah memfasilitasi pertemuan ini sehingga didapatkan kesepakatan yang menjadi titik terang dalam proses penyelesaian lahan double track Wonokromo – Sepanjang yang menyisakan jarak 7 kilometer tersebut.

“Sebagai pengguna lahan dan yang melaksanakan program pemerintah, pastinya kami berterima kasih Pak Wali Kota Surabaya sudah memediasi, mengumpulkan para pihak, baik itu BPN dalam hal ini dengan Kanwil dan juga PN Surabaya sehingga penggantian uang ganti rugi ke masyarakat yang ada di lahan Pemda itu langsung diselesaikan. Harapannya ini semakin clear dan kami bisa segera melanjutkan program pembangunan untuk double track,” pungkas Denny.

BTP Kelas I Surabaya terus aktif berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendorong percepatan pengadaan tanah agar proyek strategis nasional ini berjalan lancar. Bahkan, di awal tahun 2026 BTP Kelas I Surabaya juga telah memfasilitasi penandatanganan akta perdamaian antara warga Pagesangan Asri yang terdampak proyek double track dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terkait pengadaan lahan segmen Wonokromo–Sepanjang.

(NSA)