Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu diperlukan adanya upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan adanyha perubahan atau perbaikan dengan tujuan terciptanya pemerintahan

Dalam rangka mendukkung tugas Kemenhub dalam menyelenggarakan urusan permerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat pasal 38 Undang-undang Nomor 25 tahun 20

     Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu diperlukan adanya upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan adanyha perubahan atau perbaikan dengan tujuan terciptanya pemerintahan

Dalam rangka mendukkung tugas Kemenhub dalam menyelenggarakan urusan permerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat pasal 38 Undang-undang Nomor 25 tahun 20

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabili

     Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu diperlukan adanya upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan adanyha perubahan atau perbaikan dengan tujuan terciptanya pemerintahan

Dalam rangka mendukkung tugas Kemenhub dalam menyelenggarakan urusan permerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat pasal 38 Undang-undang Nomor 25 tahun 20

Gagasan utama dari laporan ini adalah untuk memberikan yang telah ditetapkan dalam Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu diperlukan adanya upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan adanya perubahan atau perbaikan dengan tujuan terciptanya pemerintahan yang bers

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perhubungan.