Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara menjadi paparan menarik yang disampaikan KPKNL Jakarta I pada agenda Bimtek Pengelolaan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Negara Bidang Perkantoran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi (baju putih) terlibat dalam diskusi dengan Direktur Teknik PT Kereta Commuter Indonesia Denny Haryanto pada rapat koordinasi pembahasan rencana pemanfaatan Depo KRL Solo Jebres, di Surakarta, Kamis (2/5/2024). Pengoperasian Depo KRL Solo Jebres diharapkan dapat memberikan dukungan pengembangan layanan moda KRL relasi Solo Jogja.

Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi (kiri) bersama Direktur PPI Madiun Muttaqin pada agenda rapat pembahasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan SDM Teknis Perkeretaapian, Kamis (2/5/2024). Agenda berlangsung di Gedung Rektorat PPI Madiun.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian selenggarakan Focus Group Discussion dengan tema Renstra Ditjen Perkeretaapian 2025-2029, di Jakarta, Selasa (30/4/2024). Acara dihadiri oleh Kepala Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian, termasuk Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi.

Tim Teknis Balai Perawatan Perkeretaapian melaksanakan program penajaman kompetensi penguasaan mesin, alat, sarana perkeretaapian. Tim dibagi menjadi sembilan kelompok kerja. Salah satu kelompok kerja tampak serius melakukan pengamatan pada sarana Bridge Inspection Car (BIC), Selasa (23/4/2024) di area Workshop Ngrombo

Meskipun tidak secara langsung bersinggungan dengan layanan angkutan lebaran yang digunakan oleh masyarakat, Posko Lebaran Baperka berperan cukup vital dalam mendukung tugas kedinasan yang dilakukan oleh pejabat negara selama dilakukannya kegiatan pemantauan angkutan lebaran Tahun 2024.

Pengujian Sarana Perkeretaapian pada Kereta Berpenggerak Sendiri salah satunya adalah uji statis antara lain terkait dengan dimensi, rasio selisih berat statis roda, pengereman, keretakan, sirkulasi udara, temperatur, kelistrikan, dan item lainnya

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi bersama tim kala meninjau Depo KRL Solo Jebres, guna memastikan pengelolaan dilakukan secara optimal

Perawatan P12 atau biasa disebut perawatan dua belas bulanan bisa juga perawatan tahunan, merupakan salah satu jenis periodical maintenance yang bertujuan untuk menjaga kondisi sarana/ alat agar tetap