Pengujian Sarana Perkeretaapian pada Kereta Berpenggerak Sendiri salah satunya adalah uji statis antara lain terkait dengan dimensi, rasio selisih berat statis roda, pengereman, keretakan, sirkulasi udara, temperatur, kelistrikan, dan item lainnya

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi bersama tim kala meninjau Depo KRL Solo Jebres, guna memastikan pengelolaan dilakukan secara optimal

Perawatan P12 atau biasa disebut perawatan dua belas bulanan bisa juga perawatan tahunan, merupakan salah satu jenis periodical maintenance yang bertujuan untuk menjaga kondisi sarana/ alat agar tetap

Foto Udara Jalur Stabling Depo KRL Depok yang diambil pada Selasa (27/2/2024). Area Depo KRL Depok merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Balai Perawatan Perkeretaapian

SMN Gerbong Terbuka Balai Perawatan Perkeretaapian, yang berada di wilayah Medan Sumatera Utara

Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi beserta Kepala Seksi Perawatan Berat Yustina Nurhayati menyerahkan cinderamata kepada pejabat sebelunya M Andy Hary Murty yang didampingi istri. Andi kini menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Sarana Milik Negara Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian

Bupati Grobogan Sri Sumarni menerima audiensi Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian M Andi Hary Murty bertempat di kantor Bupati Grobogan, Jumat (5/1/2024). Kunjungan tersebut merupakan wujud upaya untuk membina hubungan baik dengan pemerintah daerah.

Edisi Kaleidoskop 2023 ini sebagai buletin edisi khusus di penghujung tahun 2023. Edisi ini berisi ulasan sepak terjang Balai Perawatan Perkeretaapian (Baperka) melalui artikel-artikel pilihan yang menggambarkan kegiatan dan kinerja Balai Perawatan Perkeretaapian sepanjang tahun 2023.

Pengelolaan manajemen risiko pada Kementerian Perhubungan semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada tanggal 18 Juli 2023.