Tinjau Persinyalan, Opsi Tingkatkan Kapasitas Fasilitas Inspeksi Depo KRL Depok

Depok – Balai Perawatan Perkeretaapian serius tingkatkan kapasitas inspeksi Depo KRL Depok. Keseriusan tersebut ditunjukkan dengan peninjauan lapangan terkait permohonan penggeseran sinyal langsir di jalur inspeksi Depo KRL Depok, Rabu (29/10/2025).

Agenda tersebut menjadi langkah antisipasi menghadapi peningkatan 2 juta pengguna KRL per hari di masa mendatang.

Peninjauan di jalur rel linspeksi Depo KRL Depok dipimpin langsung oleh Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian Prayudi, bersama dengan stakeholder, diantaranya Direktorat Keselamatan Ditjen Perkeretaapian, PT KAI (Persero), PT Kereta Commuter Indonesia, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta, dan mitra konsultan perkeretaapian.

Tim turun ke emplasemen di area gedung inspeksi Depo KRL Depok, di jalur i3, i4, i5 dan i6. Pada keempat jalur tersebut ada instalasi persinyalan penting untuk pengaturan lalu lintas KRL dari dan ke dalam fasilitas perawatan gedung inspeksi Depo KRL Depok.

“Ada rencana pemindahan perangkat persinyalan, untuk meningkatkan kapasitas fasilitas perawatan KRL, yang perlu diperhatikan adalah dampak pola perawatan berpotensi terganggu, sehingga harus menjadi perhatian pada pelaksanaannya nanti”, terang Prayudi sembari memperhatikan posisi perangkat persinyalan.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dan akurasi data, agar ketika eksekusi tidak ada kekeliruan dan berjalan dengan benar.

Sebagai informasi, Depo KRL Depok adalah aset milik negara yang kepemilikannya dilimpahkan kepada Balai Perawatan Perkeretaapian untuk dikelola secara optimal, sebesar-besarnya untuk mendukung layanan transportasi publik KRL Jabodetabek khususnya untuk operasional perawatan KRL.

Menyikapi kemendesakan untuk peningkatan kapasitas Depo KRL Depok, Balai Perawatan Perkeretaapian telah melakukan pengajian untuk mendapatkan pola pengembangan yang ideal, namun dengan konsekuensi waktu pelaksanaan yang lebih.

Prayudi meminta jajarannya berkoordinasi dengan berbagai pihak menimbang risiko dan potensi yang telah dihitung diatas kertas, termasuk aspek legal di balik pengembangan dan perizinannya.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan nantinya dapat direalisasikan secara akurat, transparan, dan akuntabel. (yogo)