IPFO Luncurkan Katalog Proyek Q4, DJKA Tampilkan Peluang Investasi Perkeretaapian

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memaparkan peluang investasi di sektor perkeretaapian nasional dalam kegiatan The Launching of Q4 Infrastructure Project Catalogue and Project Information Sessions yang diselenggarakan oleh Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA, Arif Anwar, hadir sebagai narasumber dan menyampaikan potensi pengembangan perkeretaapian Indonesia yang mengacu pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) hingga 2030.

Arif menjelaskan, untuk mendukung pengembangan tersebut, Indonesia membutuhkan pendanaan sekitar Rp853 triliun, dengan porsi pembiayaan non-APBN mencapai lebih dari 75 persen. Oleh karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi skema pembiayaan kreatif, termasuk investasi dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam forum tersebut, DJKA mempresentasikan empat proyek perkeretaapian strategis yang ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut meliputi pengembangan Extended Line MRT Jakarta koridor Lebak Bulus–Pondok Cabe–Rawa Buntu, pengembangan jalur kereta api menuju Pelabuhan Patimban, pembangunan Feeder LRT Jabodebek koridor Harjamukti–Mekarsari, serta pengembangan jalur kereta api Palembang–Bengkulu untuk mendukung logistik Trans Sumatera.

Menurut Arif, proyek-proyek tersebut dirancang tidak hanya untuk meningkatkan layanan transportasi publik dan logistik, tetapi juga memiliki prospek finansial jangka panjang, termasuk potensi pendapatan dari sektor non-farebox yang dapat memperkuat kelayakan proyek.

“Perkeretaapian merupakan sektor strategis dengan dampak ekonomi yang luas dan prospek jangka panjang yang kuat. Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha untuk mempercepat pengembangan infrastruktur perkeretaapian nasional,” ujar Arif.

DJKA juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi diskusi lanjutan, termasuk project deep dive, serta memberikan dukungan dari aspek teknis, regulasi, dan skema investasi. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci dalam mendorong transformasi perkeretaapian Indonesia secara berkelanjutan.

(MK)