Direktorat LLAKA Perkuat Perizinan Operasi Perkeretaapian Khusus melalui Konsinyering

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLAKA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, melaksanakan rapat pembahasan dukungan dan asistensi penyusunan dokumen persyaratan izin operasi perkeretaapian khusus pada 21–23 Januari 2026 di Hotel Horison Ultima.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan perwakilan unit kerja di lingkungan DJKA, serta para penyelenggara perkeretaapian, antara lain PT Angkasa Pura Indonesia, PT Bukit Asam Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Railink, dan PT Kereta Commuter Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Direktorat LLAKA menekankan pentingnya pemenuhan seluruh persyaratan perizinan operasi, termasuk sertifikasi sarana dan prasarana, pelaporan penyelenggaraan perkeretaapian secara berkala, serta kewajiban penyampaian dokumen dan laporan lingkungan hidup. Selain itu, para penyelenggara juga didorong untuk segera melakukan migrasi dan pengajuan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Pembahasan mencakup kesiapan operasional Automated People Mover System (APMS) Bandara Soekarno-Hatta, rencana pengajuan izin operasi perkeretaapian khusus PT Bukit Asam, tindak lanjut pengujian dan perizinan KCIC, rencana pengembangan layanan PT KAI dan PT KCI, serta rencana perpanjangan lintas pelayanan oleh PT Railink.

Melalui rapat ini, Direktorat LLAKA menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan guna memastikan penyelenggaraan perkeretaapian khusus berjalan sesuai ketentuan, aman, tertib, serta mendukung peningkatan layanan transportasi perkeretaapian nasional.