Rapat Konsinyering TAC : Komitmen LLAKA Perbaiki Tata Kelola PNBP

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLAKA) Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, melaksanakan rapat Konsinyering Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / Track Access Charge (TAC) Tahun 2025 dan Persiapan Pelaksanaan Tahun 2026 pada 29–31 Januari 2026 di Bandung, Jawa Barat.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan perwakilan unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta para Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selaku Wajib Bayar PNBP TAC, antara lain PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Kereta Commuter Indonesia, dan PT Railink.

Rapat konsinyering tersebut bertujuan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kewajiban penyetoran PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / Track Access Charge (TAC) Tahun 2025 dan menghimpun saran serta masukan dari para Wajib Bayar dan Peserta Rapat untuk persiapan pelaksanaan kewajiban penyetoran PNBP Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / Track Access Charge (TAC) Tahun 2026 dalam rangka perbaikan tata kelola PNBP TAC di masa yang akan datang.

Melalui rapat konsinyering ini, Direktorat LLAKA menegaskan komitmennya untuk terus melakukan berbagai upaya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang ada dalam rangka mengoptimalkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya yang bersumber dari Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara / Track Access Charge (TAC).

(SAJ)