Komisi V DPR RI Tinjau Kesiapan Angkutan Lebaran 2026, DJKA Paparkan Strategi Antisipasi Lonjakan Penumpang

Bekasi – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menerima Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H) pada Kamis (12/3).

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Mohamad Risal Wasal, serta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Arif Anwar. Turut hadir pula sejumlah pimpinan operator dan pemangku kepentingan sektor perkeretaapian, di antaranya Direktur SDM dan Kelembagaan PT KAI Atih Nurhayati, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, Direktur Utama PT KCI Mochamad Purnomosidi, Kepala Daop 1 Jakarta Wahyu Cahyono, Direktur Operasi PT KCI Heri Siswanto, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bachtiar.

Dalam kesempatan tersebut, DJKA memaparkan berbagai strategi dan langkah antisipatif guna memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan aman, lancar, dan terkendali. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain pengawasan pada 218 titik Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS) yang tersebar di jaringan perkeretaapian nasional, pelaksanaan rampcheck sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas perjalanan kereta api selama periode angkutan Lebaran.

DJKA juga memproyeksikan pergerakan penumpang kereta api antarkota mencapai sekitar 3,8 juta orang selama masa angkutan Lebaran 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, program perjalanan kereta api tahun ini ditingkatkan menjadi 2.915 perjalanan kereta api per hari, termasuk penambahan perjalanan kereta tambahan pada periode puncak mudik dan arus balik.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah program dukungan bagi masyarakat, seperti program Angkutan Motor Gratis (Motis) yang melayani beberapa lintas utama di Pulau Jawa, serta stimulus diskon tarif sebesar 30% untuk kereta ekonomi komersial non-subsidi guna menjaga daya beli masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Hamka menyoroti pentingnya peningkatan perhatian terhadap perlintasan sebidang, khususnya pada masa angkutan Lebaran yang identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

“Perlintasan sebidang menjadi atensi utama, terutama di daerah rawan saat musim mudik. Apalagi pada perlintasan yang tidak dijaga dan memiliki risiko tinggi. Selain itu, perlu juga diantisipasi potensi pelemparan kereta atau tindakan vandalisme yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api,” ujar Hamka.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi gangguan pada jalur rel akibat bencana alam, khususnya pada lintas selatan yang memiliki karakteristik geografis rawan longsor.

“Kami berharap mitigasi pada jalur rel yang berpotensi terdampak bencana, khususnya di jalur selatan, dapat terus diperkuat. Selain itu, kami juga ingin mengetahui sejauh mana kapasitas program Motis serta antusiasme masyarakat terhadap program tersebut,” ungkap Sriyanto.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah, operator perkeretaapian, dan pemangku kepentingan lainnya dapat semakin diperkuat guna memastikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 berjalan dengan selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, DJKA memastikan bahwa sarana, prasarana, serta sistem operasional perkeretaapian telah dipersiapkan secara optimal, dengan tetap mengedepankan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi lonjakan mobilitas masyarakat pada periode mudik dan arus balik Lebaran.

(MK)