Apel Pagi LLAKA : Direktur Tekankan Akselerasi Program Prioritas untuk Tingkatkan Pelayanan Perkeretaapian

Jakarta – Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLAKA) menggelar apel pagi yang dipimpin langsung oleh Direktur LLAKA, Arif Anwar, serta diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat LLAKA, Rabu (24/6). Apel pagi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam menjaga kinerja organisasi sekaligus mengakselerasi penyelesaian berbagai program prioritas Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam arahannya, Direktur LLAKA mengingatkan seluruh pegawai agar terus menjaga semangat kerja, meningkatkan koordinasi, dan memastikan setiap tugas rutin maupun strategis dapat diselesaikan secara optimal. Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antarunit menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan layanan transportasi perkeretaapian yang semakin baik bagi masyarakat.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan stimulus tarif angkutan kereta api pada masa libur sekolah yang berlangsung mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Direktur LLAKA meminta seluruh jajaran terkait untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas layanan transportasi kereta api.

Selain itu, percepatan penyelenggaraan layanan Kereta Api Perintis Makassar–Parepare juga menjadi fokus pembahasan. Direktur LLAKA menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas pihak serta percepatan berbagai persiapan operasional sehingga layanan tersebut dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung konektivitas di wilayah Sulawesi Selatan.

Pada kesempatan tersebut, Direktur LLAKA juga menyampaikan perkembangan Stasiun JIS yang telah memasuki tahap awal pemanfaatan untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya pengguna yang menuju kawasan Jakarta International Stadium (JIS). Ia menjelaskan bahwa pengembangan stasiun dilakukan secara bertahap hingga mencapai tahap pembangunan akhir. Oleh karena itu, koordinasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan tetap diperlukan guna memastikan proses penyempurnaan infrastruktur dan layanan berjalan sesuai rencana.

(MK)