Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Sarana Perkeretaapian Triwulan II Tahun 2026 Raih Kategori "Sangat Baik"

Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), terus berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan sekaligus mengevaluasi penerapan budaya kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Pada Triwulan II Tahun 2026, hasil survei menunjukkan capaian yang sangat membanggakan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 95,94 dari skala 100, sedangkan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) memperoleh nilai 96,50 dari skala 100. Berdasarkan hasil tersebut, kualitas pelayanan Direktorat Sarana Perkeretaapian berada pada kategori "Sangat Baik", yang mencerminkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta meningkatnya kepercayaan terhadap integritas penyelenggaraan layanan publik.

Capaian ini merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran Direktorat Sarana Perkeretaapian dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan proses layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil survei ini juga menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

Direktorat Sarana Perkeretaapian menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan pengguna layanan yang telah berpartisipasi dalam memberikan penilaian dan masukan melalui survei ini. Setiap saran dan evaluasi yang diberikan akan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang, sehingga Direktorat Sarana Perkeretaapian dapat terus menghadirkan layanan publik yang semakin prima, berintegritas, dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.