Perkuat Kapasitas SDM, DJKA Dorong Penilaian Proyek Perkeretaapian yang Lebih Komprehensif

Yogyakarta, 3 Oktober 2026 – Pengembangan infrastruktur perkeretaapian membutuhkan perencanaan yang matang, analisis yang komprehensif, serta pengelolaan investasi yang tepat. Untuk mendukung hal tersebut, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah penting dalam memastikan setiap proyek memiliki manfaat optimal, baik dari sisi teknis, finansial, ekonomi, maupun sosial.

Melalui kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM dalam Penilaian Kelayakan Proyek terhadap Potensi Kerja Sama, peserta memperoleh pembekalan mengenai berbagai aspek penilaian kelayakan proyek, mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta strategi optimalisasi aset perkeretaapian. Kegiatan yang berlangsung pada 28 September–3 Oktober 2026 ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas SDM dalam mendukung pengembangan perkeretaapian yang berkelanjutan.

Memperkuat Pemahaman Penilaian Kelayakan Proyek

Penilaian kelayakan merupakan tahapan penting sebelum suatu proyek dilaksanakan. Melalui kajian yang sistematis, proyek dapat dievaluasi berdasarkan aspek teknis, finansial, ekonomi, sosial, lingkungan, dan fiskal untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan serta tujuan pembangunan.

Dalam kegiatan ini, peserta mempelajari ruang lingkup Analisis Kelayakan dan Evaluasi Proyek (AKEP), kelayakan teknis yang mencakup topografi, geometri, dan tata guna lahan, serta metode valuasi finansial dan ekonomi. Materi juga mencakup analisis permintaan, penetapan harga, nilai waktu uang (time value of money), hingga perhitungan indikator investasi seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit-Cost Ratio, dan Payback Period.

Pembekalan tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan data dan indikator yang tepat dalam menilai manfaat, biaya, risiko, serta keberlanjutan suatu proyek perkeretaapian.

Mendorong Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha

Selain aspek kelayakan proyek, peserta mendalami skema KPBU sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Melalui skema ini, pemerintah dan badan usaha dapat berbagi tanggung jawab, risiko, serta manfaat berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pembahasan mencakup tahapan perencanaan, penyiapan, dan transaksi proyek KPBU, termasuk struktur pembiayaan serta dukungan pemerintah. Contoh penerapannya pada sektor perkeretaapian, seperti proyek Prasarana Kereta Api Makassar–Parepare, menjadi salah satu pembelajaran untuk memahami penerapan skema kerja sama sesuai karakteristik dan kebutuhan proyek.

Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendukung proses identifikasi peluang kerja sama yang lebih terukur, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan investasi infrastruktur perkeretaapian.

Optimalisasi Aset untuk Nilai Manfaat yang Lebih Tinggi

Materi lainnya berfokus pada manajemen aset perkeretaapian dan konsep Highest and Best Use (HBU), yaitu penentuan pemanfaatan aset yang paling optimal berdasarkan aspek hukum, fisik, finansial, dan produktivitas.

Melalui diskusi kelompok dan studi kasus, peserta berlatih mengevaluasi alternatif pemanfaatan lahan, menganalisis kondisi pasar dan permintaan, serta mengidentifikasi potensi kendala dalam pengembangan aset. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di sektor perkeretaapian tetap sesuai ketentuan, layak secara finansial, dan memberikan nilai tambah bagi negara maupun masyarakat.

Kegiatan juga dilengkapi dengan bedah dokumen feasibility study untuk melatih peserta mengidentifikasi asumsi, memverifikasi data, menilai dampak temuan, serta menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis kelayakan.

Membangun SDM yang Kompeten dan Berorientasi pada Kualitas Proyek

Melalui rangkaian pembelajaran dan praktik tersebut, kegiatan bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan penilaian kelayakan proyek secara menyeluruh dan objektif.

Kompetensi tersebut menjadi bekal penting dalam menghasilkan rekomendasi yang tepat, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang memberikan manfaat jangka panjang.

Dengan SDM yang semakin kompeten, perencanaan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi bagi masyarakat.

(MK)