Menata Permukiman, Menghubungkan Masyarakat: DJKA Dukung Infrastruktur Terpadu

Jakarta – Penanganan permukiman kumuh bukan cuma soal memperbaiki rumah dan lingkungan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses yang baik terhadap transportasi dan fasilitas publik. Hal ini menjadi salah satu perhatian dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infraswil) di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Allan Tandiono, menghadiri undangan Kemenko Infraswil. Kehadiran beliau turut didampingi oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Joice, sebagai bagian dari dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap koordinasi lintas sektor dalam penanganan permukiman kumuh terpadu.

Forum ini juga menghadirkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang membagikan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani kawasan kumuh melalui program Permata Jatim (Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi) dan Sikawanku (Sistem Informasi Kawasan Kumuh).

Dalam paparannya, Khofifah menyampaikan bahwa luas kawasan kumuh di Jawa Timur berdasarkan penetapan tahun 2024 mencapai 8.117,23 hektare. Hingga akhir 2025, luas tersebut berhasil dikurangi secara kumulatif sebesar 1.619,47 hektare.

Pendekatan yang diterapkan Jawa Timur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengintegrasikan program, pembiayaan, dan pengelolaan data agar penanganan kawasan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penataan dan revitalisasi kawasan kumuh. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dan perumahan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari perspektif Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLAKA), penanganan permukiman kumuh juga berkaitan dengan pengembangan konektivitas dan pelayanan transportasi perkeretaapian.

Kawasan permukiman yang tertata idealnya didukung akses transportasi umum yang aman, terjangkau, dan mudah dijangkau. Konektivitas menuju stasiun, akses pejalan kaki, integrasi antarmoda, hingga kebutuhan transportasi pada perjalanan awal dan akhir (first mile–last mile) menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kawasan.

Selain itu, permukiman di sekitar jalur kereta api juga membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait keselamatan perjalanan kereta api, pemanfaatan ruang di sekitar jalur, serta keberadaan perlintasan sebidang.

Karena itu, sinergi antara sektor perumahan, pemerintah daerah, dan sektor perkeretaapian diperlukan agar penataan kawasan berjalan selaras dengan kebutuhan mobilitas masyarakat tanpa mengabaikan keselamatan dan kelancaran operasional kereta api.

Penanganan permukiman kumuh merupakan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Lebih dari itu, kawasan yang tertata perlu terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik melalui sistem transportasi yang terintegrasi.

Melalui koordinasi lintas sektor, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung upaya menyelaraskan penataan kawasan permukiman dengan pengembangan konektivitas dan pelayanan perkeretaapian. Harapannya, pembangunan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang layak huni, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.

Yuk, ikut mendukung terciptanya lingkungan yang tertata dan aman! Masyarakat dapat berperan dengan menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab, serta mematuhi aturan keselamatan di sekitar jalur dan perlintasan kereta api. Karena kawasan yang layak huni bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kepedulian kita bersama.