Dengarkan Masukan, Terus Berbenah: Komitmen Direktorat LLAKA Tingkatkan Pelayanan Publik

Jakarta, 4 November 2026 – Pelayanan publik yang baik bukan hanya soal proses yang cepat, tetapi juga bagaimana masyarakat dan para pengguna layanan mendapatkan kepastian, kemudahan, serta pelayanan yang terus mengalami peningkatan.

Komitmen inilah yang terus dijaga Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLAKA) melalui pelaksanaan Audit Surveillance II Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada 5 Oktober 2026.

Audit yang dilakukan oleh CBQA Global Indonesia ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu dalam pelayanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian tetap berjalan sesuai standar. Adapun ruang lingkupnya mencakup pelayanan Izin Usaha dan Izin Operasi Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum dan Khusus.

Hasilnya, audit menunjukkan tidak terdapat temuan mayor maupun minor, dengan dua catatan berupa Opportunity for Improvement (OFI) atau peluang untuk melakukan penyempurnaan. Hasil tersebut memungkinkan Direktorat LLAKA mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015.

Lalu, apa artinya bagi masyarakat dan badan usaha di bidang perkeretaapian?

Melalui penerapan sistem manajemen mutu ini, Direktorat LLAKA berupaya memastikan pelayanan perizinan dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan terus dievaluasi. Artinya, pelayanan tidak berhenti pada sekadar memenuhi prosedur, tetapi juga memperhatikan pengalaman dan kepuasan penerima layanan.

Harapannya, setiap masukan tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar dapat diterjemahkan menjadi perbaikan yang dirasakan langsung oleh penerima layanan. Dengan begitu, kualitas pelayanan perizinan perkeretaapian dapat terus berkembang, semakin transparan, responsif, dan memberikan kepastian bagi badan usaha.

Yuk, ikut ambil bagian dalam peningkatan kualitas pelayanan publik! Bagi masyarakat maupun badan usaha yang berinteraksi dengan layanan perizinan perkeretaapian, jangan ragu untuk menyampaikan saran, masukan, dan evaluasi. Karena pelayanan yang semakin baik bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil dari kolaborasi bersama.