BANDUNG – Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan  Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat (BTP Jabar) Tim lahan BTP JABAR menggelar   Bimbingan Teknis Penyediaan Lahan Guna Pembangunan Kepentingan Umum dan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional,  Kamis (9/12) di Ballrom, The Newton Hotel.

Bimtek yang di ikuti oleh sebanyak 120 peserta tersebut terdiri dari para pegawai di lingkungan BTP JABAR. dengan menerapkan protokol kesehatan.

Ketua Tim Lahan BTP JABAR, Susiana dalam sambutannya mengungkapkan “tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman serta memperluas wawasan pegawai BTP JABAR terkait penyediaan tanah, baik melalui pembebasan lahan dan atau penertiban lahan  untuk  pembangunan jalur ganda ataupun pembangunan lainnya di wilayah BTP JABAR, ungkapnya.

Hadir sebagai narasumber, antara lain, Azis Zulfikacar Ali Yuscan, Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pemeritahan Provinsi Jawa Barat, Jerrydeta Perwisajana, Kepala Bidang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Rizki Djunaedy, perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Hadirin yang kami hormati perkenankan kami melaporkan kegiatan bimtek pada pagi hari ini, tujuan dilaksanakan kegiatan ini tak lain untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan peserta khususnya teman – teman di BTP Jabar terkait penyediaan tanah baik melalui pembebasan lahan dan atau penertiban lahan untuk pembangunan jalur ganda ataupun pembangunan – pembangunan lainnya di wilayah BTP Jabar”, ujar Susiana, PPK Lahan BTP Jabar.

“Pada hari ini kita sangat bersyukur karena bisa bertemu secara offline dalam rangka kegiatan bimtek penyediaan tanah guna pembangunan kepentingan umum dan penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Kami sangat membutuhkan komitmen bersama mulai dari kita mempersiapkan perencanaan sampai dengan pencatatan aset bisa closing”, ujar Erni Basri, Kepala BTP Jabar dalam sambutannya.

Lebih lanjut Erni mengatakan perlu adanya perubahan sehingga target aset yang di catat di Kemen. Keuangan dapat closing. Erni berharap Sumber Daya Manusia (SDM) di BTP Jabar baik yang berada di struktural, project, Tata Usaha (TU), Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan kedepannya dapat mengelola aset yang sudah dibeli.

“Alhamdulillah kita untuk kepentingan umum ini ada prosedural dan tahapan – tahapan yang sudah kita lakukan dan dalam waktu dekat kita membutuhkan konsistensi tadi sama – sama mengamankan sehingga tidak ada gejolak di masyarakat karena kita kerja untuk masyarakat dengan cara sosialisasi, melibatkan masyarakat dan juga kita harus satu bahasa”, lanjut Erni terkait penertiban lahan.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dibagi menjadi 2 (dua) sesi oleh ketiga narasumber dilanjut sesi tanya jawab dari para peserta yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini yaitu Undang – Undang  Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tanah Guna Pembangunan Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.