Tingkatkan Efisiensi, Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Transportasi Perkeretaapian melalui Instrumen Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas dan Piagam Manajemen Risiko

Jakarta (14/) — Kepala BTP Kelas I Semarang melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas dan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Acara ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian beserta jajaran dan dihadiri Kepala Balai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Penandatangan dokumen ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan transportasi kereta api yang andal dan efisien. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras mencapai target nasional.”Saya menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan usaha maksimal seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian di tahun 2024.  Sejumlah capaian membanggakan masih berhasil kita raih, meski tantangan dan kendala mewarnai dalam perjalanannya,” urai Risal.

Kepala BTP Kelas I Semarang, Rudi Pitoyo, yang hadir pada agenda tersebut menambahkan bahwa kedepan diperlukan berbagai inovasi untuk mendukung Asta Cita Presiden. “Sesuai arahan Bapak Dirjen Perkeretaapian, di tahun 2025 Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen untuk terus mendukung tujuan pembangunan nasional sesuai agenda Asta Cita. Diperlukan eksplorasi inovasi dalam menghadapi keterbatasan anggaran negara. Kita harus mendorong creative financing untuk mengurangi ketergantungan pada APBN. Cara-cara baru yang out of the box diperlukan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur perkeretaapian secara efisien,” tegasnya.

Instrumen Strategis

Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Pakta Integritas dan Piagam Manajemen Risiko (PMR) adalah agenda rutin tahunan untuk menyatukan visi dan misi meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan transportasi perkeretaapian Indonesia. PK memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jelas, sedangkan PMR mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola risiko.

Aspek - aspek dalam Perjanjian Kinerja dan Manajemen Risiko bermanfaat dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan perkeretaapian, meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan. “Dengan menerapkan PK dan PMR terutama di wilayah Jateng dan DIY, penyelenggaraan transportasi kereta api dapat ditingkatkan kualitas pelayanannya, hal ini tentu saja membantu meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat atas program dan kerja-kerja yang dilaksanakan Pemerintah,” papar Rudi.

Sebagai penutup, Rudi menekankan bahwa melalui Pakta Integritas tercermin komitmen bersama untuk berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Juga komitmen untuk tidak menerima hadiah dan bantuan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan tugas.