BTP Medan dan KAI Divre I Lakukan Verifikasi Administrasi Kereta Cut Meutia 2025

Medan – Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan verifikasi administrasi Triwulan I dan pembahasan Addendum I Kontrak Kereta Api (KA) Perintis Cut Meutia Tahun 2025, 20-22 Mei 2025.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari verifikasi lapangan yang telah dilakukan sebelumnya, dan bertujuan untuk memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan keabsahan seluruh dokumen administrasi yang diajukan dalam pelaksanaan operasional kereta Cut Meutia.

Verifikasi administrasi menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan evaluasi kontrak layanan kereta perintis yang dibiayai oleh pemerintah.

Dengan verifikasi ini, seluruh pihak dapat memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Dalam kegiatan ini, tim dari BTP Medan dan PT KAI Divre I melakukan pencocokan data, penelaahan dokumen, serta pembahasan secara teknis dan administratif atas isi Addendum I kontrak yang akan mengatur sejumlah perubahan atau penyesuaian terhadap pelaksanaannya.

Melalui kerja sama dan koordinasi yang baik antara BTP Medan dan KAI Divre I, diharapkan operasional kereta Cut Meutia dapat terus berjalan efisien, tepat sasaran, dan memberi manfaat maksimal bagi konektivitas masyarakat di wilayah operasionalnya.

Mengapa Verifikasi Administrasi Cut Meutia Harus Dilakukan?

1. Memastikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

Setiap pelaksanaan layanan KA perintis harus disertai dengan dokumen pendukung seperti laporan operasional, daftar perjalanan, bukti pengeluaran, hingga laporan keuangan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen tersebut telah lengkap, valid, dan sesuai dengan kontrak.

2. Menilai Kepatuhan terhadap Ketentuan Kontrak

Verifikasi administrasi bertujuan untuk mengevaluasi apakah seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan lingkup, jadwal, dan syarat-syarat dalam kontrak kerja sama, termasuk dalam hal rute, jumlah perjalanan, dan kualitas layanan.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai program subsidi dari pemerintah, KA perintis harus dikelola dengan prinsip good governance. Verifikasi administrasi menjadi salah satu cara untuk menjamin penggunaan anggaran negara dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran.

4. Dasar Penyusunan Laporan dan Evaluasi Lanjutan

Hasil verifikasi administrasi menjadi dasar dalam penyusunan laporan triwulan, serta menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah perbaikan, penguatan layanan, atau penyesuaian (addendum) kontrak di periode berikutnya.

5. Memastikan Manfaat KA Perintis Terdistribusi Optimal

Dengan verifikasi yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa layanan KA perintis benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil, dan belum terlayani moda transportasi yang layak. (AR/REZ)