Komisi V DPR RI Tinjau Sektor Perkeretaapian di Jawa Tengah, Tekankan Percepatan Proyek dan Penguatan Sinergi

Semarang, 20 Februari 2026 - Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Provinsi Jawa Tengah dengan agenda utama peninjauan dan evaluasi pembangunan sektor perkeretaapian nasional.

Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan program infrastruktur transportasi, khususnya perkeretaapian yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas wilayah serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi V DPR RI menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek strategis perkeretaapian serta penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan perlunya koordinasi yang terstruktur dan terintegrasi antar kementerian dan lembaga dalam menjalankan proyek strategis nasional.

“Pemerintah melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga terlebih dahulu, dimulai dari sana, disusun program secara bersama-sama, siapa melakukan apa,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap tahapan proyek.

“Harus ada cara, planning, kapan ini dimulai dan kapan ini selesai,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, menyampaikan bahwa penguatan sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga keandalan infrastruktur perkeretaapian, khususnya dalam menghadapi tantangan teknis di lapangan.

Menurutnya, dukungan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan sistem transportasi perkeretaapian tetap aman dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga menegaskan pentingnya dukungan berkelanjutan dalam aspek pendanaan pemeliharaan prasarana, keberlanjutan layanan publik, serta penyempurnaan regulasi guna mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, serta PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Sebagai salah satu koridor utama jalur kereta nasional, Jawa Tengah memiliki posisi strategis baik pada lintas utara maupun lintas selatan. Optimalisasi infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan di wilayah ini dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk memastikan kebijakan dan alokasi anggaran sektor transportasi perkeretaapian dilaksanakan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat pembangunan sistem transportasi perkeretaapian yang andal, aman, modern, dan berkelanjutan.