PROFIL PPID

12-08-2026 / 5 Views

PROFIL PPID BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Layanan Permohonan Informasi di lingkup Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dijalankan agar pelayanan publik dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan telah membentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pedoman pelaksanaan layanan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dalam menjalankan layanan informasi yang sesuai standar, PPID Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung menerapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

 

TUGAS DAN FUNGSI PPID

1.       Melakukan pengelolaan informasi publik;

2.      Menyampaikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

3.      Melakukan pemutakhiran dalam pengelolaan maupun pengembangan digital;

4.     Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pelayanan informasi.

 

TANGGUNG JAWAB

a.      Menyediakan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

b.     Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi sehingga dapat diakses dengan mudah;

c.      Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi; dan

d.     Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan Informasi.

 

WEWENANG

 

a.      Memberikan Informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

b.     Mengajukan usulan daftar Informasi Publik dan Informasi dikecualikan kepada PPID Utama;

c.      Menjamin tersimpan dan terdokumentasi seluru Informasi secara fisik yang meliputi:

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan

3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi;

d.     Menolak permohonan Informasi dengan apabila Informasi yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;

e.      Melaporkan perkembangan pelayanan Informasi yang dilaksanakan di lingkup unit kerjanya secara berkala kepada PPID Utama;

f.        Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelaksanaan layanan Informasi serta menyampaikan salinan laporan kepada PPID Utama;

g.      Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi;

h.     Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas Informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Informasi;

i.        Menetapkan program meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan Informasi; dan

j.        Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi pada lingkup unit kerjanya.