Semarang (1/12) - Selaku regulator yang mempunyai tugas pengawasan penyelenggaraan angkutan kereta api, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa bagian Tengah melaksanakan Rampcheck / Inspeksi Kelengkapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang Dengan Kereta Api di Daop 4 Semarang, Daop 5 Purwokerto dan Daop 6 Yogyakarta untuk persiapan penyelenggaraan angkutan natal 2021 dan tahun baru 2022. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan SPM pada kereta dan kelengkapan SPM pada stasiun yang dioperasikan dan dikelola oleh PT. KAI Daop 5 pada tanggal 10-13 November 2021. Pada PT. KAI Daop 4 dan PT. KAI Daop 6 dilakukan pada tanggal 17-20 November 2021.

Pelaksanaan rampcheck SPM didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api. Kegiatan rampcheck SPM ini dilakukan untuk memastikan pelayanan penyelenggaraan operasi kereta api oleh PT. KAI (persero) selaku operator kepada pengguna jasa kereta api dapat terselenggara dengan baik. Teknis pelaksanaan rampcheck dilakukan bersama dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan kelengkapan SPM dilakukan pada kereta kelas eksekutif, bisnis, ekonomi non-PSO dan kelas campuran. Pemeriksaan kelengkapan SPM dilakukan pada stasiun kelas besar dan kelas sedang yang melayani naik turun penumpang. Lingkup pemeriksaan kelengkapan SPM pada kereta dan stasiun mencakup terpenuhinya ketersediaan jenis pelayanan dengan tolak ukur sebagaimana yang diatur dalam lembar lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 63 Tahun 2019, diantaranya yaitu ketersediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kesehatan, restorasi, rak bagasi, sirkulasi udara, petugas keamanan, lampu penerangan, papan informasi, tempat duduk dengan kontruksi yang sesuai, toilet dengan kebutuhan air dan kondisi kebersihannya.

Rampcheck kelengkapan SPM merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dalam rangka persiapan penyelenggaran angkutan natal dan tahun baru. Merupakan wujud upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan angkutan kereta api.