PPID

Home
PPID

PPID

20-05-2025 / 56 Views

PROFIL PPID BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010 menjadi titik awal penting bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Regulasi ini menegaskan bahwa keterbukaan merupakan hak setiap warga negara sekaligus kewajiban bagi badan publik dalam memberikan pelayanan informasi. Dengan adanya UU KIP, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini mendorong terciptanya budaya transparansi dan akuntabilitas, sehingga pengelolaan sumber daya publik dapat berjalan lebih efektif, bersih, dan sesuai dengan kepentingan bersama.

Keberadaan PPID dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilakukan secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. PPID berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi sarana penghubung antara lembaga pemerintah dengan publik. Dengan terbentuknya PPID, setiap badan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID KEMENHUB

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan berkomitmen mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Upaya ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan. Untuk memberikan layanan informasi publik yang lebih terarah, cepat, dan sesuai standar, Kementerian Perhubungan juga menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur PPID. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat berjalan lebih optimal, terbuka, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 117 tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

TUGAS DAN FUNGSI PPID

1. Melakukan pengelolaan informasi publik;

2. Menyampaikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

3. Melakukan pemutakhiran dalam pengelolaan maupun pengembangan digital;

4. Menyediakan Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan pelayanan informasi

VISI DAN MISI PPID

Visi

Terwujudnya layanan informasi publik yang Transparan, Objektif dan Prima untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi.

1. Layanan Informasi Publik

Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Transparan

Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;

3. Objektif

Memberikan akses informasi kepada setiap kalangan, baik Perorangan, Kelompok, maupun Badan Hukum;

4. Prima

Terus Berupaya penuh dalam peningkatan Pelayanan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik secara Akuntabel, Efisien dan Mudah Diakses.

Misi

1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;

3. Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik;

4. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;

5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.

MAKLUMAT PELAYANAN

STANDAR BIAYA LAYANAN

PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan oleh petugas informasi

2. Petugas Informasi Memeriksa Syarat-Syarat Permohonan Informasi Publik, berupa

Identitas Pemohon Informasi (Ktp/Npwp/Akta Pendirian Badan Hukum dan Formulir Permohonan Informasi Yang Telah Diisi

3. Petugas Informasi Memverifikasi Jenis Informasi Publik

4. Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Memproses Permohonan Informasi Publik

5. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Menyampaikan Jawaban Permohonan Informasi Publik

PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

1. Keberatan diajukan kepada Atasan PPID Pelaksana, Menteri Perhubungan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan keberatan

2. Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila PPD menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka, alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut

3. Jika pengaju puas atas putusan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Jika pengaju keberatan informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat

PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberaran yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID atau merasa tidak puas terhadap informais yang diberikan, pemohon informasi dapat mengajukan sengketa. Apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberaran yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka wakru 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID

2. Pengajuan sengketa dari pemohon ditiujukan kepada Komisi Informasi Pusat (KIP)

3. Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon lalu memberikan surat kepada atasan PPID terkait sengketa tersebut

4. Atasan PPD menerima pemberitahuan sengketa, Atasan PPI dapat mewakilkan sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT

5. PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama melakukan rapat koordinasi mengenai penyelesaian sengketa

6. Setelah ditentukan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau ajudikasi berulah Komisi Informasi dapat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa

STRUKTUR ORGANISASI PPID BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG