Bali (13/11) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Mercure Hotel Kuta Bali. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon atas inisiatif mayoritas Pemerintah Daerah dalam mengembangkan transportasi perkeretaapian di wilayah masing-masing. Namun, inisiatif tersebut seringkali terkendala oleh belum tersedianya regulasi baku yang diperlukan. Oleh karena itu, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLAKA) memandang penting untuk menyelenggarakan kegiatan ini, yang bertujuan memberikan panduan teknis dan pemahaman yang mendalam kepada Pemerintah Daerah terkait dua aspek penting, yaitu:

1.   Prosedur perencanaan penyelenggaraan perkeretaapian umum, yang meliputi berbagai langkah teknis dan administratif yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.   Persyaratan perizinan dalam penyelenggaraan perkeretaapian, yang mencakup dokumen, proses legalisasi, serta tahapan koordinasi dengan berbagai pihak yang diperlukan untuk mendukung kelancaran implementasi program perkeretaapian.

pembahasan secara mendalam terhadap kedua aspek tersebut, di mana hari pertama difokuskan pada materi terkait perencanaan penyelenggaraan perkeretaapian umum, sedangkan hari kedua diisi dengan pembahasan mengenai persyaratan perizinan yang harus dipenuhi dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.

Kegiatan hari pertama, materi diskusi disampaikan oleh:

1.   Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili oleh Bapak Akhmad Fais Fauzi, ST, M.Eng;

2.   Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Bapak Arif Anwar ST., M.Sc;

3.   Akademisi yang diwakili oleh Bapak Tory Damantoro, ST., MSc., MPPM.

Ketiga narasumber tersebut memberikan kontribusi penting yang tidak hanya memperkaya wawasan peserta, tetapi juga menghasilkan diskusi yang produktif dengan berbagai poin strategis yang diharapkan dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek perkeretaapian di masing-masing daerah.