Semarang (19/8) – Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari menjadi narasumber pada Diskusi Panel Regulasi dan Tantangan Implementasi Transit Oriented D

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menegaskan kembali komitmennya dalam memastikan pelayanan kepada penumpang kereta api tetap berjalan optimal, termasuk saat terjadi gangguan perjalanan. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah penerapan service recovery, yaitu kompensasi yang diberikan kepada penumpang ketika terjadi keterlambatan, pembatalan, atau insiden lainnya dalam operasional perjalanan kereta api. Pemberian service recovery telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Angkutan Orang dengan Kereta Api. Aturan ini menetapkan kewajiban operator untuk memberikan kompensasi yang adil dan manusiawi kepada penumpang apabila layanan tidak dapat dijalankan sesuai jadwal atau standar operasional.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tengah menyusun standar nasional terkait Transit Oriented Development (TOD) guna mewujudkan sistem transportasi multimoda yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pengembangan integrasi transportasi menjadi salah satu upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam meningkatkan konektivitas antar moda. Kemenhub berkomitmen terus meningkatkan integrasi transportasi untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, sehingga mewujudkan perkotaan yang lebih nyaman. "Integrasi transportasi bertujuan untuk menciptakan transportasi yang terintegrasi secara lancar, sehingga terjadi efisiensi biaya, kecepatan, ketepatan, kemudahan dan kenyamanan. Kami memastikan bagaimana antar wilayah terhubung, antara first mile dengan last mile terintegrasi dan berkelanjutan," ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Intram) Risal Wasal pada acara Press Background: Integrasi Transportasi Sektor Darat dan Kereta Api, di Jakarta, Kamis (31/7).

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian membutuhkan biaya besar, waktu panjang, dan sumber daya yang kompleks. Di tengah keterbatasan anggaran negara, Pemerintah Indonesia mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi pembiayaan alternatif yang strategis. Melalui KPBU, pembangunan perkeretaapian tak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi menjadi kolaborasi sinergis antara pemerintah dan pelaku usaha. Apa Itu KPBU? KPBU adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik. Skema ini memungkinkan badan usaha mendanai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara proyek infrastruktur publik, dengan risiko dan keuntungan yang dibagi secara proporsional antara kedua pihak.

Tahukah kamu bahwa tidak semua layanan kereta api di Indonesia dijalankan untuk mencari keuntungan? Ada kereta yang tarifnya disubsidi agar terjangkau, ada juga yang beroperasi demi membuka akses tran

Ingin Menyelenggarakan Usaha Perkeretaapian? Pahami Dulu Izin Usahanya ! Industri perkeretaapian Indonesia sedang tumbuh pesat. Dari pembangunan jalur baru hingga operasional kereta modern, peluang u

Peresmian bangunan baru Stasiun Tanah Abang membawa harapan akan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien bagi pengguna KRL. Namun, perubahan besar ini juga memerlukan evaluasi mendalam terhadap pola operasi kereta dan sirkulasi penumpang, terutama pasca pelaksanaan switch over yang mengalihkan fungsi operasional ke bangunan baru. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan pola operasi setelah switch over Stasiun Tanah Abang memengaruhi: • Kelancaran sirkulasi penumpang di stasiun, • Ketepatan waktu perjalanan KRL, • Serta mengidentifikasi kendala operasional untuk kemudian dirumuskan solusinya.

Kalau kami pernah bepergian dengan Kereta Api Ekonomi dan heran mengapa tarifnya bisa jauh lebih terjangkau dibanding moda transportasi lain, jawabannya terletak pada satu kebijakan penting: Public Service Obligation (PSO). Apa itu PSO?

Dalam rangka mendukung optimalisasi pemantauan data dan informasi sektor transportasi, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA), Arif Anwar, ST., M. Sc., melaksanakan tugas sebagai Ketua Harian Pusat Informasi Transportasi pada Jumat (23/5) di Ruang Command Center, Gedung Karsa Lantai 1, Kementerian Perhubungan.

Jakarta (26/5), Para Peserta PPPK 2025 yang telah dinyatakan lulus dan diterima di unit kerja Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, DJKA, Kementerian Perhubungan melaksanakan tahapan Lapor D