Pada 30 April 2024, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029. FGD ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan guna mendukung pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan sektor perkeretaapian, serta merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Selain itu, diskusi ini juga berfokus pada integrasi perencanaan transportasi dengan program pembangunan nasional lainnya, termasuk pengurangan emisi karbon dan peningkatan efisiensi energi.

Kegiatan FGD ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, sektor swasta, serta organisasi masyarakat sipil termasuk mengundang narasumber dan pembahas dari luar Kementerian Perhubungan seperti PT. Kereta Api Indonesia (Persero), PT. MRT Jakarta (Perseroda), PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Bappenas dan kementerian Keuangan. Partisipasi aktif dari berbagai pihak ini diharapkan dapat menghasilkan rencana yang komprehensif dan inklusif, mencakup berbagai aspek dari pengembangan perkeretaapian.

Beberapa topik utama yang dibahas dalam FGD ini meliputi:

1.  Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Perkeretaapian termasuk pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi, serta peremajaan armada kereta api.

2. Pembahasan mengenai peningkatan sistem manajemen, termasuk penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional.

3.  Strategi pendanaan yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perkeretaapian.

4.     Upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya efisien tetapi juga ramah lingkungan.

Dalam arah kebijakan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029, perlu dipertimbangkan pula penyelesaian beberapa isu strategis berikut:

1.     Isu sumber daya manusia dalam mengantisipasi perkembangan teknologi perkeretaapian;

2.     Isu penerapan teknologi baru perkeretaapian, baik sarana maupun prasarana;

3. Isu terkait creative financing dalam rangka mengurangi beban APBN dalam pembangunan infrastruktur perkeretaapian;

4.     Isu terkait kebutuhan regulasi dalam rangka mendukung arah kebijakan Renstra 2025-2029.

Dalam menghadapi tantangan ke depan, dokumen Renstra perlu menjabarkan pengelompokan kegiatan berdasarkan asset creation (pembangunan dan teknologi baru) dan value creation (infrastruktur existing perlu dioptimalkan untuk meningkatkan nilai tambahnya baik dari sisi kapasitas infrastruktur maupun layanan/pemnafaatannya). Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu menyusun regulasi terkait advertising di sarana dan prasarana perkeretaapian dalam rangka mendukung peningkatan bisnis melalui strategis Non Fare Box (NFB).

Dalam kegiatan yang tercantum dalam Renstra, tidak hanya mencantumkan prasarana perkeretaapian yang akan dibangun sekian kilometer, teteapi juga perlu mencantumkan skema pembiayaan pembangunan termasuk siapa saja yang terlibat untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan. Hasil dari FGD ini akan menjadi dasar bagi penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029, yang akan dijadikan panduan bagi pelaksanaan program dan proyek perkeretaapian di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Rencana ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas infrastruktur, efisiensi operasional, serta keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya Renstra yang kuat dan terarah, diharapkan sektor perkeretaapian di Indonesia akan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat​. (TA)

Ikuti terus website djka.kemenhub.go.id untuk update berita seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kamu tidak ketinggalan berita!

Follow akun sosial media kami.

Instagram: ditjenperkeretaapian

Twitter: @perkeretaapian

Youtube: Ditjen Perkeretaapian.