Padang—Sehubungan telah beroperasinya 27 POS Jalur Perlintasan Langsung kereta api di tiga daerah di Sumbar, sejak April 2023 lalu, maka monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala sebagai bentuk pengawasan agar pengoperasian POS JPL sesuai dengan standar operasioanl prosedur yang berlaku.

Selain itu, monev berkala ini juga dilaksanakan untuk melihat kondisi fasilitas dan infrastruktur POS JPL yang berada dibawah tanggung jawab Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.

“BTP Padang memastikan semua fasilitas yang diperlukan demi kelancaran operasional POS JPL seperti sistem sinyal, alat komunikasi dan peralatan lainnya berada dalam kondisi yang baik dan berfungsi dengan optimal,” kata Kepala BTP Padang Hendrialdi dalam keterangannya.

Kemudian, evaluasi jumlah dan kompetensi petugas yang bertugas di setiap POS dipastikan sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sebagai penanggung jawab perlintasan agar perjalanan keretapi bisa berjalan aman dan efisien.

“Kedisiplinan Petugas Jaga Lintas dalam melaksanakan tugasnya harus dimonitoring juga, bagaimana petugas berkoordinasi dengan petugas lainnya dan bagaimana kesiapsiagaan petugas jika terjadi insiden yang tak diinginkan,” sambungnya.

BTP Padang dalam hal menjalankan birokrasi yang ada, melakukan laporan evaluasi secara berkala mengenai kinerja setiap POS JPL yang mencakup ke dalamnya, hasil monitoring fasilitas, kinerja petugas, serta pengelolaan perlintasan secara keseluruhan. Hal ini selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi akan dibuatkan rekomendasi yang berfokus pada perbaikan dan pengembangan terkait operasional dari segala sisi baik infrastruktur, prosedur, maupun pelatihan SDM.