RKT BTP Kelas I Surabaya Tahun 2025 merupakan penetapan terhadap rencanapencapaian sasaran dari program kerja yang dicanangkan pada tahun anggaran tersebut. Penyusunan dokumen RKT mencakup Program In
Pelaporan Kinerja
- Beranda
- Pelaporan Kinerja
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2025 dapat
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Perkeretaapian tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Secara umum Re
Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2025 dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun dengan mempertimbangkan sumber daya Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025.
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN TAHUN 2025
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah Perjanjian terhadap rencana pencapaian sasaran dari program kerja Tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan dari Konsep Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubu
Secara umum Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2025 memuat kebijakan di lingkungan Direktorat Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian dan secara khusus membahas kebijak
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Perhubungan.
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dimana sesuai dengan Permenhub No. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabili
