Pelaporan Kinerja

15 Jan 2024 1024 Views

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang di monitor dan di evaluasi selama kurun waktu berjalan

12 Jan 2024 831 Views

Mendasari pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

11 Jan 2024 832 Views

          Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu diperlukan adanya upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya dapat memberikan adanya perubahan atau perbaikan dengan tujuan terciptanya pemerin

08 Jan 2024 1203 Views

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2020 - 2024 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian.  Rencana Kine

29 Dec 2023 752 Views

Rencana kinerja menjadi suatu isu strategis yang harus diperhatikan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pimpinan yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

22 Dec 2023 916 Views

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Sarana Perkeretaapian Dijten Perkeretaapian tahun 2024 disusun sebagai tahun kelima dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 bidang Perkeretaapian, dimana telah diberlakukan restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh Kementerian, yang dimaksud untuk meningkatan kinerja masing-masing unit kerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing.

03 Dec 2023 618 Views

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari periode RencanaStrategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 yang disus

31 Oct 2023 1575 Views

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN TAHUN 2020 - 2024

31 Oct 2023 738 Views

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan