Perjanjian Kinerja Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 ini disusun berdasarkan rencana pencapaian sasaran program kerja tahun 2021 sebagaimana tertuang dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2020- 2024 serta didasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai teknik Perkeretaapian.

Perjanjian Kinerja ini meruapakan bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran

RKT Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2022 disusun sebagai tahun kedua dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 bidang Perkeretaapian, yang dimaksud untuk meningkatkan kinerja unit kerja.

Laporan monitoring kinerja merupakan laporan monitoring secara berkala (triwulan) atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2020 (termasuk revisinya)

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan monitoring capaian kinerja merupakan laporan monitoring secara berkala (triwulan) atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2020

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal yang handal dan berdaya saing sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan transportasi di wilayah perkotaan maupun antar kota. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian dilaksanakan secara bertahap di wilayah pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi dimana Direktorat Jenderal Perkeretaapian berperan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian.

Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.