Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 merupakan kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian tahun 2022
Pelaporan Kinerja
- Beranda
- Pelaporan Kinerja
Laporan LKIP 2021 ini merupakan pelaksanaan Rencana Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja yang di monitor dan di evaluasi selama kurun waktu berjalan yang ditetapkan dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 merupakan dokumen yang harus segera disusun setelah anggaran disetujui. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2022 memuat informasi tentang Sasaran Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target satu tahun dan rencana aksi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) dimaksud.
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja tersebut diadakan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja ini merupakan kesepakatan kinerja antara Direktur Jenderal Perkeretaapian selaku atasan langsung dengan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat untuk mewujudkan target kinerja tahun 2022 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat.
RKT Direktorat Sarana Perkeretaapian tahun 2023 telah diberlakukan restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan di seluruh Kementerian, dimaksud untuk meningkatkan kinerja didasarkan kepada tugas pokok dan fungsi unit kerja.
Berikut adalah capaian pembangunan 2021 dan outlook 2022 bidang perkeretaapian
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Direktorat Prasarana Perkeretaapian ini dapat selesai.
Dengan tersedianya Panduan Penyelenggaraan SAKIP ini diharakan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat mewujudkan tercapainya sistem pemerintahan yang baik (good governance).
Laporan tahunan ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkeretaapian oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
