Evaluasi PHLN Triwulan II 2025: Tantangan dan Progres Strategis Pembangunan Perkeretaapian Nasional

Jakarta, 11 Juli 2025 – Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Bagian Perencanaan dan Keuangan, telah melaksanakan rapat Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk Triwulan II Tahun 2025. Rapat ini bertujuan untuk meninjau capaian/progress, rencana tindak lanjut serta hambatan yang dihadapi.

Jabodetabek Railway Capacity Enhancement (IP-563)

Proyek ini mencatat progres fisik sebesar 42,86% pada TW II 2025, dengan capaian kumulatif 63,38% dari tahun 2021. Namun, belum terjadi penyerapan keuangan karena masih dalam proses finalisasi amandemen kontrak. Kendala utama terletak pada tahap penyelesaian revisi dokumen BED dan DED serta kebutuhan amandemen untuk mengakomodasi dokumen tambahan proyek Tanah Abang Ultimate, CTC dan Supplemental Study.

Dirjen Perkeretaapian, pihak konsultan bersama JICA menyampaikan berdasarkan hasil rapat yang lalu terdapat kebutuhan untuk melanjutkan penyelesaian pinjaman IP-563 hingga konstruksi, terutama untuk peningkatan gardu traksi Tanah Abang – Rangkasbitung dengan pertimangan yang dianggap mendesak. Namun, terkait dengan pinjaman sebelumnya yang sudah pernah diperpanjang, dengan fasilitas yang diberikan tidak mungkin di dapat. Justifikasi teknis disertai kronologis termasuk restrukturiasasi penarikan pinjaman seusai timeline barupun diminta untuk disiapkan.

Surabaya Regional Railway Line (SRRL) Phase I

Perjanjian pinjaman telah ditandatangani pada 30 Juni 2025, namun saat ini proyek masih dalam tahap pengefektifan pinjaman dan menunggu nomor register dari Kementerian Keuangan. Pengadaan Railway Design Consultan SRRL (dalam tahap financial evaluation) masih berlangsung dan ditargetkan rampung September 2025. Keterlambatan ini mengharuskan percepatan administrasi agar serapan anggaran bisa dilakukan dalam tahun anggaran berjalan.

MRT Jakarta

Pagu hibah MRT TA 2025 yang mana pagu koridor utara – selatan dialokasikan untuk pembayaran pekerjaan konsultan dan pagu koridor timur – barat diperuntukan untuk pembayaran pekerjaan konsultan dan uang muka paket konstruksi. Selama periode Januari s.d Juni 2025 belum ada tagihan masuk untuk koridor utara–selatan karena terkendala perpajakan, sedangkan untuk koridor timur – barat sedang berproses finalisasi rancangan kontrak konsultan.

PT MRT dengan isu proyek North – South phase 2 dan MRT Jakart Metropolitan East – West phase 1 stage 1 mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan terhadap tindak lanjut surat terkait isu perpajakan, bea impor, dan contractual claim, sembari menunggu persetujuan dari JICA dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengadaan langsung (direct contracting) komponen proyek.

Ikuti terus website djka.kemenhub.go.id untuk update berita seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kamu tidak ketinggalan berita!

Follow akun sosial media kami.

Instagram: ditjenperkeretaapian

Twitter: @perkeretaapian

Youtube: Ditjen Perkeretaapian.

#TransportasiMaju #MenghubungkanIndonesia