DJKA Raih Predikat Informatif pada AKIP 2025, Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Semakin Kuat

11-12-2025 / 22 Views

Jakarta (11/12) — Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) meraih predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (AKIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan. Ajang tahunan ini menjadi sarana apresiasi sekaligus evaluasi terhadap kualitas layanan informasi publik di seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan. Melalui AKIP 2025, diharapkan penyampaian informasi terkait kebijakan dan layanan transportasi dapat semakin jelas, cepat, dan terpercaya bagi masyarakat.

Penilaian AKIP dilakukan terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh unit kerja Kemenhub se-Indonesia. DJKA beserta 11 unit pelaksana teknis di bawahnya turut berpartisipasi dalam penilaian tersebut dengan hasil sebagai berikut:

  • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan – nilai 60 (Kurang Informatif);

  • Balai Pengelola Kereta Api Makassar – nilai 17,1 (Tidak Informatif);

  • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta – nilai 86 (Menuju Informatif);

  • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang – nilai 86,6 (Menuju Informatif);

  • Balai Pengujian Perkeretaapian – nilai 86,9 (Menuju Informatif);

  • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung – nilai 90,8 (Informatif);

  • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Palembang – nilai 93,6 (Informatif);

  • Balai Perawatan Perkeretaapian – nilai 93,9 (Informatif);

  • Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan – nilai 95,3 (Informatif);

  • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya – nilai 95,6 (Informatif);

  • Direktorat Jenderal Perkeretaapian – nilai 96,6 (Informatif);

  • Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang – nilai 98 (Informatif)

Dalam proses penilaian tahun ini, juri terdiri dari unsur internal dan eksternal. Juri eksternal berasal dari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI), serta Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Penilaian mencakup aspek kelengkapan informasi, pembaruan konten, kecepatan respons terhadap permohonan informasi, hingga kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Inovasi layanan seperti pemanfaatan kanal daring, integrasi data, serta penyajian informasi yang ringkas namun komprehensif juga menjadi elemen penting dalam AKIP 2025.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Samrotunnajah Ismail, turut memberikan apresiasi. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan AKIP menjadi bentuk komitmen berkelanjutan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan kualitas penyediaan informasi publik setiap tahunnya.

Sebagai salah satu unit kerja yang memperoleh predikat Informatif, DJKA akan terus memperkuat tata kelola informasi publik melalui peningkatan kualitas layanan, optimalisasi sistem PPID, dan perluasan akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan mudah dijangkau. Predikat ini diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh unit di lingkungan DJKA untuk semakin adaptif, transparan, dan responsif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik.

 

6 Comment

Jhone Michale

Nov 09 2021

reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

jhon doe

Nov 09 2021

reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiustempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veninostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip

Jenifer Hearly

Nov 09 2021

reply

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod temincidid labore et dolore magna aliqua. Ut enim miniming veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.